Lingga - Ketersedian jaringan telekomunikasi di Desa Pekajang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Terlebih lagi, DPRD Lingga turut mendorong agar Pemda melalui Kominfo membuka akses internet di pulau terluar tersebut.

Dorongan dari Sekretaris Komisi II DPRD Lingga, Ahmad Nashiruddin itu memandang selama hampir 16 tahun Lingga menjadi kabupaten, pulau perbatasan diantara dua provinsi ini baru tersedia akses untuk mengirim pesan singkat dan melakukan panggilan telpon. Padahal, akses internet saat ini sudah menjadi kebutuhan.

Baca: DPRD Minta Pemkab Lingga Buka Akses Internet di Pekajang

Permasalahan itu pun langsung ditanggapi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Kominfo di Setretariat Daerah (Setda) Lingga, Ady Setiawan. Ia mengatakan, pihaknya akan mengusulkan ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) untuk peningkatan kualitas layanan telekomunikasi yang sudah ada di Pekajang (tower mini) dari 2G menjadi 3G atau 4G agar warga dapat mengakses internet.

"Kami akan segera usulkan peningkatakan jaringan telekomunikasi ini ke BAKTI, agar masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi dan data seperti di daerah-daerah lain pada umumnya. Jadi, dimana pun mereka berada, dapat mengakses internet sebatas masih dalam jangkauan tower tersebut," kata dia kepada Batamnews, Rabu (14/8/2019).

Lanjutnya, selain mengusulkan ke BAKTI, juga ada opsi lainnya yakni dengan mengusulkan penyediaan perangkat V-Sat (akses internet berbasis satelit) pada usulan APBD-P Lingga 2019 ini. Namun jika tidak memungkinkan, pihaknya akan mengusulkannya pada APBD Murni 2020 nanti. Pasalnya, untuk berlangganan akses internet beserta perangkatnya harus kontrak per tahun.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak desa dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) terkait biaya operasional akses internet di Pekajang. Apakah nanti itu memungkinkan untuk bulanannya dianggarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD) atau tidak, karena jika dibebankan ke Kominfo Lingga agak berat," ujarnya.

Ady mengaku, jika memungkinkan biaya bulanannya menggunakan ADD, kedepannya seluruh desa yang belum terjangkau akses internet dari provider, didorong agar memiliki akses internet. Itu karena internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Kami juga berharap kedepannya setiap desa memiliki website sendiri, sehingga desa dapat mempromosikan potensi dari masing-masing desa tersebut. Dengan begitu diharapkan perekonomian masyarakat desa dapat meningkat. Tapi kami butuh dukungan anggaran juga dari DPRD jika memungkinkan," ucapnya.

Jadi ada dua opsi yang akan dilakukan Kominfo untuk membuka akses internet di Pulau Pekajang. Yang pertama dengan mengusulkan ke Kementerian, serta yang kedua yakni, dengan cara berlangganan bandwidth melalui V-Sat.

"Kalau untuk ke BAKTI, kami akan membawa langsung surat usulan itu ke Jakarta, tapi belum bisa kami pastikan waktunya. Tapi Insya Allah setelah pembahasan APBD-P nanti. Kami berjalan paralel, usulan tetap akan kami ajukan dan pengajuan ke kementerian juga tetap kami jalani. Target pada 2020 mendatang Pekajang sudah dapat akses internet," pungkasnya.

Namun, jika usulan dari BAKTI terealisasi, setidaknya jaringan yang semula hanya 2G kemudian meningkat minimal ke 3G, pihaknya tidak perlu berlangganan ke V-Sat. Dari segi biaya pun, berlangganan akan lebih mahal. "Tapi sebetulnya teknologi yang digunakan Kementerian itu pun basicnya menggunakan V-Sat. Tapi kalau yang BAKTI ini kan anggarannya dari pusat," kata Ady.

(ruz)