Lingga - Kegembiraan warga Desa Pekajang, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang sempat muncul beberapa waktu lalu setelah aktifnya jaringan telekomunikasi melalui tower mini, tampaknya tak bertahan lama. Perlahan rasa gembira itu mulai memudar.

Bukan tak beralasan, tapi tower mini yang aktif sejak beberapa bulan lalu, tepatnya sekitar Juni 2019 itu, kini sinyal yang dipancarkan kian lemah. Handpone warga yang dulunya bisa berdering saat ada panggilan masuk dari sanak keluarga yang berada dari luar daerah, kini mulai sunyi.

Padahal, saat aktifnya tower telekomunikasi tersebut  warga pulau yang berada di perbatasan antara Provinsi Kepri dengan Bangka Belitung (Babel) itu sempat tak menyangka, kampung yang kecil tersebut ada jaringan telekomunikasi. Meskipun hanya bisa untuk mengirim pesan singkat (SMS) dan melakukan panggilan telpon.

Walau hanya dapat melakukan panggilan telpon dan mengirim pesan singkat, setidaknya warga di pulau dengan hasil timah yang cukup melimpah ini memiliki kepuasan tersendiri. 73 tahun Indonesia merdeka, baru sekarang ini pulau tersebut mendapatkan sentuhan jaringan telekomunikasi.

Tapi sayangnya, dengan rentang waktu yang tidak terlalu lama, sinyal telekomunikasi itu mulai redup dan warga hanya bisa menikmatinya beberapa bulan saja. Kini pastinya raut wajah masyarakat di pulau yang juga dikenal dengan nama Cibia itu sudah mulai kembali hampa.

Keinginan mereka agar Desa Pekajang sama dengan desa lainnya di Lingga yang sudah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi, tampaknya belum terwujud seutuhnya. Mereka harus kembali menunggu adanya perhatian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Lingga agar bisa kembali merasakan akses telekomunikasi sebagaimana mestinya.

"Saya pemuda Desa Pekajang, mewakili suara masyarakat Pekajang berharap permasalahan ini cepat terselesaikan. Karena yang tadinya handphone mereka sering berdering, kini sunyi. Sekali lagi saya mengharapkan keseriusan pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan ini," kata Azar, pemuda asal Desa Pekajang yang saat ini tengah mengenyam pendidikan di Kota Tanjungpinang kepada Batamnews, Sabtu (10/8/2019).

Ia mengungkapkan, jika pemerintah daerah mampu, warga di Pulau Pekajang juga berharap agar mereka disana dapat mengakses internet. Sehingga, mereka tidak tertinggal dalam mendapatkan informasi perkembangan dunia.

"Semoga apa yang saya sampaikan ini, bapak/ibu pejabat yang terhormat bisa mendengarkan keluh kesah masyarakat disana. Kalau perlu Pak Presiden RI, Pak Jokowi turun tangan menuntaskan permasalahan yang ada di desa kami. Semoga Pak Jokowi bisa mendengar suara rakyat kecil ini," ujarnya.

Hal Penting yang Harus Diprioritaskan Pemprov Kepri untuk Pulau Pekajang

Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamaruddin Ali, pada akhir 2018 lalu menilai, Pemprov Kepri harus memberikan perhatian penuh terhadap Pekajang. Terutama di bidang telekomunikasi dan pendidikan.

"Masyarakat Pekajang minta bangun SMA yang hanya tiga lokal saja, Pemprov sulit merealisasikan. Padahal mereka ingin putra dan putrinya yang tamat SMP itu tidak keluar dari pulau itu, karena untuk menjaga masyarakatnya," kata dia.

Baca: Dua Hal Ini Perlu Jadi Perhatian Pemprov Kepri untuk Pulau Pekajang di Lingga

Kamaruddin mengaku, jika usai tamat SMP anak-anak di Pekajang keluar dari pulau itu, otomatis penduduk akan berkurang. Sementara wilayah tersebut berada di lautan lepas yang tidak luput dari ancaman penjahat.

"Serangan penjahat, perampok bisa saja datang seketika. Kalau memang Kepri tidak punya perhatian besar terhadap daerah ini, suatu saat masyarakatnya bisa timbul apatis terhadap kebijakan pemprov," ujarnya.

Lanjut politisi senior Partai Golkar Kabupaten Lingga ini, masalah telekomunikasi yang selama ini juga diderita warga Pekajang, perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, akses telekomunikasi sudah menjadi hal vital.

Pernah Diklaim Masuk Wilayah Provinsi Bangka

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman Djohan sempat mengklaim Pulau Tujuh yang berada di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau masuk wilayah mereka. Itu karena belum adanya surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Pulau Tujuh masih milik Babel, tidak masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau," kata Erzaldi usai Rapat Paripurna memperingati Hari Jadi ke-18 Provinsi Babel di Pangkalpinang, Rabu (21/11/2018) lalu dilansir Batamnews dari Okezone.com.

Baca: Gubernur Bangka Klaim Pulau di Lingga Bagian Bangka

Ia mengatakan pada usia ke-18 Provinsi Kepulauan Babel tersebut, Pulau Tujuh yang menjadikan Pulau Pekajang sebagai pusat pemerintahan, masih masuk wilayah Babel. Meskipun ada status quo terkait masalah kepemilikan pulau tersebut.

"Selama ini kami tidak mendapatkan kepastian Pulau Tujuh itu. Jadi, Pulau Tujuh masuk ke wilayah Kepulauan Babel," kata dia.

Namun, klaim Gubernur Bangka Belitung (Babel) tersebut yang menganggap Pekajang sebagai bagian dari wilayah mereka, dibantah oleh Wakil Ketua I DPRD Lingga, Kamarudin Ali. Menurutnya, Pekajang resmi masuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

"Kalau Gubernur mengakui Pekajang itu bagian dari Babel, itu saya pikir merupakan suatu kesalahan besar. Secara administratif, selama ini penduduk Pekajang itu ber KTP Lingga," kata Kamarudin.

Ia menjelaskan, sejak dulu hingga sekarang Pekajang beserta pulau disekitarnya masih menjadi bagian dari Negeri Segantang Lada. Baik secara historis, administratif maupun pemerintahan, semuanya masih menjadi bagian dari Lingga.

"Kalau jarak tidak menjadi masalah, walaupun lebih dekat ke Bangka. Tapi, kita ini peka atau tidak terhadap pembangunan disana. Kawasan terluar itu wajib diperhatikan," ujarnya.

Terkait permasalahan di Pulau Pekajang, Kamarudin mengaku, memang ada rasa kecewa terhadap Pemprov Kepri. Pasalnya, apa yang diusulkan oleh masyarakat setempat belum terpenuhi dengan baik.

(ruz)