Batam - Nasib karyawan PT Unisem Batam, Kepulauan Riau, terkatung-katung. Hingga saat ini belum ada keputusan dari pihak Unisem membayarkan pesangon mereka.

Justru, pihak perusahaan meminta izin merelokasi mesin-mesin produksi ke Malaysia. Komisi IV DPRD Kota Batam bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akhirnya berkunjung ke perusahaan di Kawasan Industri Batamindo Mukakuning tersebut.

DPRD sempat meminta data mengenai bukti-bukti mengenai kerugian pihak perusahaan, namun pihak perusahaan tak bisa memberikan.

"Bukti ini dimintanya terkait dugaan yang tersebar bahwa perusahaan bukan merugi melainkan ingin pindah ke Malaysia," ujar Safari Ramadan, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Senin (15/7/2019).

PT Unisem Batam telah memutuskan untuk menghentikan operasional perusahaan dengan alasan merugi. 

Safari juga meminta bukti-bukti pajaknya. Bukti itu diminta dalam bentuk foto copy data validnya. Namun mereka belum mau untuk memberikan saat ini, tapi siap untuk memperlihatkan pada pertemuan selanjutnya.

"Kita tanya kenapa ditutup, mereka bilang orderan sedikit. Rugi tidaknya kan kita ga bisa lihat kecuali dengan data-data yang kita minta untuk disiapkan supaya kita bisa juga mempelajari, dan kita meminta hak-hak pekerja tadi tolong dipenuhi," ungkapnya. 

Dalam pertemuan tersebut keputusan perusahaan masih sama bahwa akan menutup usahanya pada 30 September 2019 mendatang. 

Bahkan perusahaan sempat meminta secara rerang-terangan kepada pemerintah agar mereka bisa memindahkan bahan baku perusahaan serta mesin-mesin perusahaan ke PT Unisem di Malaysia. 

Bahan baku tersebut, dikatakan perusahaan sebagai aset investor lain yaitu pemberi order. Sehingga pemindahan bahan baku perlu segera dilakukan agar pengerjaan bisa langsung diselesaikan. 

"Tapi kami tidak mengizinkan hal itu, kami juga bilang sama pihak kepolisian ini jangan sampe ditarik. Karena indikasi kuta sama yang selama ini terjadi di perusahaan-perusahaan ketika barang-barang itu diangkut, jangan sampai ada lagi indikasi perusahaan kabur, inikan merugikan pekerja," ujarnya.

Perusahaan juga sempat mengelak akan tuduhan kabur tersebut, mereka membela diri dengan adanya aset seperti gedung dan semua yang tertinggal di Indonesia sebagai jaminan. 

Namun Pemerintah tetap akan melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan aset perusahaan. Dan pertemuan hari ini akan menjadi awal dari penyelesaian pemenuhan hak karyawan yang diawasi oleh pemerintah juga. 

"Pertemuan kami kan baru ini dan saya yakin setelah ini akan ada lagi pertemuan karena yang tadi itukan kami dari DPRD ingin tau betul apa yang terjadi sebenarnya di perusahaan. Dan apa yang diinginkan oleh pekerja. Dan tadi ada juga Disnaker, kita akan selalu memantau jangan sampai perusahaan ini merugikan pekerja," ujar dia. 

(das)