Batam - Belum jelasnya nasib karyawan PT Unisem, membuat mereka mengambil langkah-langkah strategis sesuai aturan ketenagakerjaan. Seperti, menggelar perundingan dengan manajemen dan juga mengawasi aset-aset perusahaan.

Pengawasan aset perusahaan, khususnya mesin produksi terus dilakukan mengingat manajemen perusahaan ini sudah memutuskan untuk berhenti beroperasi pada September 2019.

Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Elektrik Elektronik (SPEE) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam, Muhammad Mustofa, mengatakan langkah pengawasan dilakukan sebagai jaminan atas nasib hak karyawan. 

“Semua barang tidak boleh keluar dulu selama belum ada kejelasan, contoh mesin mau dipindahkan tidak bisa, harus ada yang berani untuk bertanggung jawab dan memberi penjelasan seperti apa,” kata Mustofa, kemarin.  

Mendekati masa penutupan, Mustofa mengaku akan memperketat lagi pengawasan terhadap keberadaan mesin-mesin produksi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan perusahaan akan lari dari tanggung jawabnya dari PHK massal ini. 

“Oh iya jelas, kami tidak mau kecolongan karena 1.300 lebih karyawan (tetap) di situ dan nasibnya dari situ, kalau Unisem sudah tidak punya tanggungan di sini, nantinya dia akan lenggang saja, lebih lagi dia bukan perusahaan Indonesia juga,” ujarnya. 

Baca: Serikat Pekerja Serukan Setop Produksi PT Unisem

Asset yang saat ini diawasi oleh pekerja dan serikat ini, pasalnya bisa menjadi pertimbangan apakah perusahaan bisa bertanggung jawab atau tidak.

“Dari total karyawan permanen itu, dengan kira-kira asset yang tersisa, memadai tidak, kalau itu memadai dan berlebih, harapannya kita memang Unisem bertanggung jawab, tapi kalau jumlah karyawan tidak seimbang dengan asset yang dia punya sekarang,ada kemungkinan kalau bahasa kita kabur, tidak mau tanggung jawab,” pungkasnya.

(das)