Tanjungpinang - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD hingga SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun ini menuai sorotan tajam. Sistem online yang diterapkan pun dinilai tak konsisten karena prosedur offline tetap dijalankan.

Ketua Komisi IV DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Teddy Jun Askara menyoroti hal ini. Verifikasi berkas secara offline di sekolah, menyebabkan antrean panjang orangtua calon siswa.

"Kan PPDB sistem online, kenapa lagi calon siswa atau wali murid datang ke sekolah lagi, jadi untuk apa PPDB online seperti itu," kata Teddy, Senin (2/7/2019).

Menurut Teddy, jika sistem PPDB secara online, masyarakat tak perlu lagi melakukan verifikasi berkas secara manual, tapi pihak panitia yang melakukan verifikasi melalui server.

"Seharusnya melakukan verifikasi berkas itu secara online. Calon siswa hanya menunggu balasan melalui email atau telepon jika ada yang kurang," sebutnya.

Ia menuding pemerintah tidak paham istilah sistem online, sehingga terjadi penumpukan di sekolah, bahkan masyarakat harus mengantre dari pagi hanya untuk mendapatkan nomor antrean.

"PPDB tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, seharusnya ini lebih baik, jadi untuk apa PPDB online kalau orang tua murid dari subuh datang ke sekolah," tegasnya.

(adi)