Bintan - 'People power' atau pengerahan massa menolak hasil Pilpres 2019 marak digaungkan oknum yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu. Hal-hal seperti ini biasa digunakan untuk mengerahkan kekuatan massa menggulingkan sebuah pemerintahan.

Hal ini ternyata membuat banyak pihak miris dengan ide yang dimunculkan sekelompok orang tersebut, termasuk tokoh agama di Bintan.

Salah seorang tokoh agama di Kecamatan Bintan Timur, Mujadin mengatakan, aksi ini harus diantisipasi agar masyarakat tidak terprovokasi untuk mengikutinya. Sebab aksi tersebut lebih banyak mudharatnya.

"Cuma ada mudharatnya aja. Kami mengajak masyarakat Bintan khususnya di Bintan Timur untuk menolak keras adanya aksi yang mengajak People Power itu," ujar Mujadin, Selasa (14/5/2019).

Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Bintan, kata Mujadin, telah berjalan lancar, transparan, adil, aman, dan damai. Hasil dari pesta demokrasi ini akan diumumkan oleh KPU Kepri 22 Mei mendatang.

Jika ada permasalahan sengketa dalam pemilu tersebut pastinya dapat diselesaikan melalui jalur hukum di lembaga terkait seperti di Makamah Konsitusi (MK).

"Kami imbau masyarakat jangan terbawa emosi ataupun ajakan untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa karena itu hanya akan menghancurkan negara seperti People Power. Tetapi kita harus bisa menunggu dan menerima keputusan resmi dari KPU RI," jelasnya.

Ia mengatakan, gerakan People Power ini tidak hanya bisa merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa saja. Namun sangat berpotensi menimbulkan kerusakan infrastuktur sebab ada aksi pengerahan masa yang mengatasnamakan People Power itu.

"Tentunya kita harus saling menjaga kerukunan antara sesama. Jagalah lingkungan kita agar selalu kondusif," ucapnya.

(ary)