Jakarta - Lembaga Kajian UGM melalui Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEK) UGM menyampaikan hal mengejutkan mengenai hasil kajian mengenai kondisi Batam saat ini. Para peneliti UGM menilai reputasi Batam saat ini telah hancur.

Selain itu, hasil kajian tersebut juga disampaikan kriteria seperti apa yang cocok untuk menjadi Kepala BP Batam. 

Selain itu, peneliti UGM juga menyampaikan sosok Kepala BP Batam haruslah memiliki jejaringan dengan mitra lain, tidak saja di Indonesia tapi juga di luar negeri. Orang tersebut harus visioneri.

"Bisa jadi seorang pemimpin itu elected (terpilih) atau selected (kriteria). Selected base on kriteria, tapi yang paling penting apakah dia memiliki kriteria itu atau tidak," ujar peneliti UGM, BM Purwanto, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (13/5/2019).

Selain itu, juga perlu membangun reputasi. "Justru sekarang yang terjadi kita menghancurkan reputasi," ujar Purwanto.

Hal itu tak lepas dari pemaparan mengenai permasalahan yang terjadi di Batam, termasuk dampak dari pergantian pimpinan Kepala BP Batam yang demikian cepat. Dalam empat tahun ada tiga kali pergantian pimpinan. 

Kemudian soal konflik kepentingan antara BP Batam dan Pemko Batam yang ditandai dengan perang spanduk mengenai pro dan kontra mengenai Wali Kota Batam merangkap jabatan sebagai Kepala BP Batam.

Reputasi perlu dibangun bisa memberikan daya tarik, jangan sampai yang jadi daya tarik justru tak laku di negara lain. 

"Dari hasil kajian kami, wawancara, dan lainnya, kriteria Kepala BP Batam itu harus seorang yang visioner," ujar Purwanto yang didampingi peneliti UGM lainnya, DR. Arti Adji.

Ia mengatakan, Batam memerlukan sumber daya manusia dan kepemimpinan yang kompeten sesuai dengan fungsinya. Masing-masing lembaga memiliki skillset.

"Pemimpin yang tepat penting memiliki skill set. Skill mengelola pemerintah daerah itu berbeda dengan skill mengelola kawasan industri yang berorientasi bisnis, pemimpin daerah idealnya memiliki pengalaman di bidang. Pemimpin daerah idealnya memiliki pengalaman di birokrasi di pemerintah, pemimpin di kawasan industri harus memiliki pengalaman di bidang bisnis dan memiliki jaringan yang luas. Yang paling penting menyelaraskan keduanya," ujar Purwanto.  

Batam selama ini memang memiliki reputasi yang sangat bagus untuk berinvestasi. Terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang jauh di atas rata-rata nasional beberapa waktu lalu. 

Dalam kajiannya terhadap Batam tersebut, UGM menggelar sejumlah grup diskusi, wawancara dengan pengusaha, pemerintah, dan lainnya. 

Hubungan antara BP Batam dan Pemko Batam saat ini terus meruncing. Terutama setelah munculnya wacana Wali Kota Batam ditunjuk sebagai ex officio Kepala BP Batam. 

Sejumlah elemen pengusaha terbelah. Kadin Batam dan Kadin Kepri menolak wacana tersebut mengingat, kompleksnya permasalah di BP Batam. Kadin khawatir kehadiran wali kota justru mempersulit dunia usaha. Pengusaha lebih setuju lembaga tersebut dijabat kalangan profesional.

Sementara itu, Pemerintah Pusat ngotot menjadikan Wali Kota Batam sebagai ex officio dengan alasan dualisme. Meskipun tesis tersebut terbantahkan berdasarkan kajian Ombudsman pada 2017 lalu.

Saat ini Wali Kota Batam tinggal menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah terkait ex officio tersebut. Wacana ex officio ini dinilai banyak kalangan memang sarat dengan kepentingan. Terutama soal kekuasaan dan politik.

(snw)