Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau disebut tak lagi menyediakan pos bantuan beasiswa kuliah. Kebijakan ini membuat siswa miskin terancam tak bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri Burhanuddin Nur mengatakan kondisi ini bisa menjadi persoalan karena tak ada solusi dari pemerintah.

"Seharusnya dinas pendidikan mengantisipasi terhadap masalah-masalah itu," kata Burhan, Selasa (2/4/2019). 

Dia mengaku sudah mempertanyakan persoalan ini ke Dinas Pendidikan Kepri. Namun diperoleh jawaban, bahwa kewenangan mengenai beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi berada di tangan pemerintah pusat.

Meskipun begitu, kata Burhan, Dinas Pendidikan seharunya bisa memberikan pos bantuan untuk mereka kuliah. 

"Kan kewenangan sudah di Pemprov Kepri untuk siswa SMA/SMK seharunya bisa carikan solusi, malahan di beberapa derah pos bantuan diperbesar," katanya.

Tidak hanya persoalan pos bantuan atau beasiswa Burhan juga menemukan berbagai macam masalah di pendidikan. Seperti tidak adanya solusi bagi siswa kurang mampu yang tidak bisa membayar uang SPP, masih rendahnya gaji guru di Kerpi, serta adanya permasalah gaji yang tidak bisa dibayarkan. 

"Anggaran yang sudah ada saja susah dicairkan, bagaimana mau mencari anggaran yang tidak ada," kata Burhan. 

Ia berharap kondisi  ini menjadi atensi Gubernur Kepri terhadap OPD terkait. "Dalam waktu dekat saya akan rapat koordinasi dengan pemerintah mencari solusi  ini," katanya. 

(tan)