Tanjungpinang - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kepri menyebut lima titik hutan lindung dan hutan produksi rusak akibat tambang bauksit di Kabupaten Bintan.

"Data sementara terdapat lima titik hutan yang rusak," kata Yeri Suparna, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kepri, Minggu (17/3/2019).

Yeri melanjutkan, lima titik tersebut berada di beberapa pulau yang berbeda, namun ia tidak merincikan tempat  tersebut.  "Salah satunya Pulau Koyang, yang lain saya lupa, nanti kita cek," katanya.

Yeri melanjutkan, pemeriksaan terhadap kawasan yang rusak tersebut sudah dimulai sejak dua minggu. Kawasan bermasalah terebut berkaitan dengan dicopotnya dua kadis di Pemprov Kepri.  "Suda dua minggu lalu kita turun," katanya.

Yeri tidak banyak berkomentar terkait KPK ikut turun menangani kasus bauksit tersebut. Ia mengaku hanya mengurus soal kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh bauksit.  "Kalau itu (KPK) saya tidak tau, saya hanya mengurus tentang kerusakan hutan lindung," katanya.

Sebelumnya dua kepala dinas di Pemprov Kepri dicopot karena perizinan tambang bauksit di Bintan. Dua kadis tersebut Kepala Dinas ESDM Kepri Amjon dan Kepala DPM-PTSP Kepri Azman Taufik. Mereka dilaporkan terkait overlap kewenangan sehingga menyebabkan maladministrasi dalam memberikan izin tambang.

(tan)