Miris, Tiga Tunjangan Guru PNS Tidak Dibayarkan Pemprov Kepri

Seorang guru PNS menyampaikan uneg-uneg terkait tunjangan yang menjadi hak mereka tak kunjung dicairkan Pemprov Kepri. (Foto: Yogi/batamnews)

Tanjungpinang - Ratusan guru SMA/SMK mendatangi Kantor Gubernur Kepri untuk menggelar audiensi, Senin (11/3/2109) siang. Mereka menuntut pemerintah segera mencairkan tiga tunjungan yang tak kunjung dibayarkan.

Tiga tunjangan tersebut diantaranya tunjangan kinerja daerah (TKD) untuk gaji 13 dan 14 tahun anggaran 2018, kemudian TKD Januari dan Februari anggaran 2019, serta tunjangan profesi guru triwulan empat tahun anggaran 2018.

Ratusan guru tersebut berasal dari beberapa daerah di Kepri seperti Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang. Dalam audiensi berlangsung di Aula Gubernur Kepri mereka mempertanyakan hak mereka tersebut.

Audiensi diterima langsung Wakil Gubernur Kepri Isdianto dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali.

Koordinator lapangan Dyah Wahyuningsih mengatakan, tiga tuntutan tersebut pertama tidak dikeluarkannya tunjangan kinjera daerah 2018, bahwa PNS tidak hanya mendapatkan gaji 13 dan 14 tetapi juga tunjangan kinerja 13 dan 14. 

"Tetapi kenyataanyaan tidak dapat," kata Dyah. 

Dyah melanjutkan, anehnya beberapa guru yang berada di jabatan struktural malah sudah mendapatkan tunjangan tersebut. "Otomatis kita bertanya," kata guru SMA Negeri 4 Batam tersebut. 

Ia melanjutkan, untuk tunjangan yang pertama ini dinas pendidikan berdalih anggaran daerah mengalami defisit. "Kalau defisit kok struktural dapat," katanya. 

Bahkan ada juga lanjut Dyah, alasan pemerintah provinsi Kepri karena guru biasa sudah mendapatkan sertifikasi. "Tetapi kan tidak semuanya dapat," kata dia. 

Kemudian tuntutan yang ketiga yaitu tunjangan profesi guru triwulan empat tahun anggaran 2018. "Kalau yang untuk tunjangan ini yang belum dapat sekitar 500-an orang," katanya. 

Setelah itu yang menjadi tuntuan ratusan guru tersebut, adlaah tunjangan kinerja bulan Januari dan Februari yang belum dikeluarkan. "Tetapi kalau ini pemprov membenturkan kami dengan pergub yang tumpang tindih," katanya.

Dyah menjelaskan dalam pergub tersebut terdapat tumpang tindih antar-bab, di bab awal yang mendapatkan tunjangan adalah seluruh PNS di Kepri tetapi pada BAB selanjutnya disebutkan tidak termasuk seluruh PNS. 

"Jadi kami PNS mana mas, itu kan tumbang tindih, itu yang ingin kita pertanyakan kepada gubernur bukan ke Kadis Pendidikan," kata dia.

Sejak siang hingga sore ratusan guru ingin bertemu dengan gubernur, meskipun kadis sudah memberikan penjelasan. "Yang kita inginkan jawaban gubernur bukan kadis, karena kalau kadis tidak ada titik temunya," kata Dyah. 

Hingga sore gubernur tidak kunjung datang, akhirnya Wakil Gubernur Kepri Isdianto memberikan jalan keluar untuk menggelar pertemuan keesokan harinya, Selasa (10/3/2019) pagi. 

Isdianto berjanji akan menfasilitasi untuk audiensi tidak hanya itu ia juga akan mendatangkan pihak dari DPRD Kepri. 
"Karena persoalan ini tidak bisa kita selesaikan sendiri," kata Isdianto. 

Ratusan guru menerima tawaran tersebut dan besok audiensi akan dilanjutkan kembali. 

(tan)