Lingga - Memasuki awal 4 tahun masa kepemimpinan sebagai Bupati Lingga, Alias Wello mulai buka-bukaan terkait alasannya merumahkan sebagian besar Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada awal masa kepemimpinannya di Negeri Bunda Tanah Melayu.

Alasan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Awe itu saat menghadiri dialog interaktif di Radio Bunda Tanah Melayu (RBTM) Fm, Kamis (7/3/2019) pagi. Ia mengaku terpaksa membuat kebijakan yang tidak populis dengan merumahkan sebagian besar PTT dan THL Pemkab Lingga.

Tapi, langkah tersebut dilakukan bukanlah tanpa pertimbangan yang matang. Ada konsekuensi yang harus diambil untuk sebuah perubahan.

"Walaupun dengan berat hati, tapi mau tidak mau, langkah yang tidak populis tersebut harus saya ambil. Namun bukan tanpa pertimbangan, hal tersebut saya lakukan guna menyelamatkan anggaran daerah, hingga bisa menghemat Rp16 miliar per tahun,” kata Awe menjelaskan.

Tidak hanya itu, gebrakan yang ia lakukan dengan merumahkan PTT dan THL tersebut terbukti mampu menghasilkan efisiensi di semua sektor. Bahkan, penyelesaian masalah defisit keuangan daerah dengan mampu terselesaikan dengan membayarkan hutang Pemkab Lingga kepada pihak ketiga.

“Agar birokrasi kita menjadi lebih maksimal, suka atau tidak suka harus dilakukan perubahan. Ini demi menyelamatkan anggaran agar tercipta birokrasi yang sehat," ujarnya.

Adapun penghematan anggaran yang dilakukan di awal pemerintahan tersebut, kata dia dialokasikan untuk pelayanan dasar, yakni Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) di bidang kesehatan serta program sekolah gratis selama 9 tahun.

Kemudian, langkah tidak populis lain yang ditempuhnya, yakni percetakan sawah di
Kabupaten Lingga. Kebijakan ini dikenal melawan arus. Namun dengan optimisme yang tinggi, akhirnya program tersebut mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat.

“Sederhana saja, awalnya sebelum percatakan sawah, saya melihat potensinya ada. Waktu itu saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD, saya sudah melihat peluangnya," ucap pria berdarah Bone itu.

Dengan melihat peluang tersebut, terciptalah petak-petak sawah seperti saat ini yang bertitik fokus di beberapa lokasi di Kabupaten Lingga. Diantaranya di Desa Bukit Langkap, Desa Panggak Darat dan Desa Resang yang dibiayai melalui APBN dengan dukungan Opsus TNI Angkatan Darat.

Berkat opitimisme dan progres kerja yang nyata itu pula, Kabupaten Lingga kini ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama untuk wilayah Sumatera.

“Alhamdulillah, Lingga masuk dalam program kemandirian pangan Kementerian Pertanian, dan merupakan satu-satunya daerah di Sumatera dari 7 lokasi Basis Pertanian di Indonesia,” ucap Awe.

Diketahui, pada kesempatan yang sama, Awe juga menyampaikan beberapa program pembangunan yang akan dilaksanakannya kedepan. Salah satunya yakni, pembangunan sektor industri perikanan yang berlokasi di Sungai Tenam dan menjadi satu energi baru di bidang perikanan Kabupaten Lingga.

(ruz)