JKN Dianggarkan Rp 8 M, Pemkab Karimun Tak Kunjung Verifikasi Data Masyarakat

JKN Dianggarkan Rp 8 M, Pemkab Karimun Tak Kunjung Verifikasi Data Masyarakat

Anggota Komisi I DPRD Karimun Muhammad Taufik.

Karimun - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat verifikasi data masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah tahun 2019 agar dana secara dapat dicairkan.

Desakan ini muncul setelah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dihapus oleh Pemerintah Pusat, terhitung Januari 2019 lalu. Namun, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dialihkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah mulai tahun 2019.

Akan tetapi, pemerintah daerah hingga Maret 2019 ini belum memverifikasi masyarakat kurang mampu yang mendapat jaminan kesehatan agar mampu berobat secara mandiri.

Hal tersebut mencuri perhatian DPRD Kabupaten Karimun, dan mendesak pemerintah agar segera melakukan verifikasi dan mencairkan dana yang telah ditetapkan sebesar Rp 8 miliar.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Karimun Muhammad Taufik, hal tersebut sudah dibahas sejak 2018 lalu. Namun, sampai saat ini belum menemukan titik terang sehingga berdampak kepada masyarakat tidak mampu untuk menikmati layanan kesehatan.

"Kita pertanyakan masalah ini. Satu tahun lalu sudah kita rapatkan dan sekarang progresnya seperti apa, masak sampai hari ini masyarakat belum diasuransikan serta belum diverifikasi, masalahnya dimana," katanya usai dengar pendapat bersama Dinkes Karimun, Dinsos, dan Camat, Senin (4/3/2019).

Taufik menyebutkan, pada tahun 2019 telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kabupaten Karimun sebesar Rp 8 miliar untuk pembiayaan JKN masyarakat miskin.

Namun disebabkan belum adanya data usulan hasil verifikasi penerima bantuan, dana tersebut belum dapat dicairkan.

Untuk PBI, akan diterima oleh masyarakat kurang mampu, lalu juga tenaga kontrak, RT/RW, kader posyandu. 

"Untuk RT/RW, TK dan kader posyandu ini ada yang PNS juga dan karyawan swasta, jadi harus diverifikasi agar tepat sasaran dan dana untuk kesehatan masyarakat ini dapat segera dicairkan," katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat proses verifikasi tersebut, agar dana kesehatan masyarakat segera dapat dicairkan dan realisasi anggaran untuk BPJS dapat dilaksanakan.

"Masyarakat menunggu saat ini, mereka banyak yang sakit dan butuh biaya pengobatan, ini harus segera diselesaikan. Sakit mana bisa ditunggu-tunggu dan ditahan," katanya.

Menurutnya, pada tahun 2018 data masyarakat miskin penerima bantuan iuran di Kabupaten Karimun berjumlah 14 ribu jiwa dari 37 ribu jiwa yang ada. 

Taufik meminta, 14 ribu jiwa tersebut mendapatkan prioritas untuk segera diverifikasi dan menerima bantuan tersebut serta mendata yang lainnya.

(aha)
 


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews