Lingga - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta BPJS Kesehatan Lingga Kantor Cabang Tanjungpinang kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait pengintegrasian Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Rakor lanjutan tentang pengintegrasian penduduk Kabupaten Lingga, sekaligus penyerahan kartu JKN-KIS penerima bantuan iuran (PBI) dari APBD Lingga 2019 secara simbolis ini juga melibatkan camat, kepala puskesmas, lurah serta kepala desa se-Kabupaten Lingga dan beberapa OPD Pemkab Lingga lainnya.

Asisten I Pemkab Lingga, Rusli Ismail dalam arahannya mengatakan, proses integrasi JKLT ke JKN sebenarnya sudah disosialisasikan kepada masyarakat sejak pertengahan 2018 lalu. Maka, kepala desa dan lurah memiliki peran penting dalam menginformasikan integrasi tersebut kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

"Kepada lurah dan kades, kami harap ikut juga menyampaikan kepada masyarakatnya masing-masing agar dapat diperoleh pengertian dan pemahaman bersama tentang program integrasi ini," kata Rusli.

Ia mengaku, karena kurangnya pemahaman tentang integrasi JKLT ke JKN, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga selalu menjadi sasaran.

"Sesuai PP Nomor 101 tahun 2012 tentang PBI, yang wajib sebagai penerima bantuan adalah orang miskin dan tidak mampu. Bukan seluruh masyarakatnya. Kalau mereka mampu, bisa mendaftar secara mandiri," ujarnya.

Selain itu, adapun tujuan lain rakor tersebut untuk melakukan sinkronisasi data desa dan kelurahan yang akan diajukan sebagai peserta program integrasi JKN-KIS. Kemudian, penyampaian kelebihan dari program JKN-KIS (JKN Plus Kabupaten Lingga) yang akan diterapkan tahun 2019 ini.

(ruz)