Lingga - Proses integrasi Jaminan Kesehatan Lingga Terbilang (JKLT) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau sudah pun dilakukan. Namun, tak semua penerima JKLT saat ini memiliki kartu JKN-KIS.

Bahkan, ada diantara mereka yang tidak tahu apakah mereka sudah terintegrasi atau belum. Seperti yang diceritakan mantan anggota DPRD Lingga, Sui Hiok kepada Batamnews.co.id belum lama ini.

"Kemarin ada warga yang mau berobat ke rumah sakit Daik, itu dia punya JKLT tapi pas mau berobat, JKLT nya sudah tidak berlaku. Begitu juga ketika di cek ke BPJS, nama yang bersangkutan tidak terdaftar. Kan kasihan, padahal mereka ini orang susah, katanya langsung terintegrasi," ujar Sui Hiok.

Dengan begitu, tentu hal ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat kurang mampu. Mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, malah tak teperhatikan karena pendataan penerima JKN-KIS bantuan pemerintah tidak tepat sasaran.

Polemik tersebut bukan hanya sekedar ucapan belaka. Hal ini juga diakui oleh Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan dan SDK di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Lingga, drg Siti Nafiah.

"Sebagai contoh kejadian di Tanjung Irat, seorang pemilik dan pemasok bahan bakar terkena musibah. Ternyata beliau itu merupakan salah satu penduduk yang didaftarkan pada JKN-KIS yang iurannya dibayarkan pemda," ucapnya.

Padahal, menurut wanita yang akrab disapa Utit ini, JKN-KIS yang iurannya dibayarkan oleh Pemda Lingga adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membayar iuran secara mandiri.

"Fasilitas JKN-KIS yang dibayar iurannya oleh daerah hanya mendapat fasilitas kelas 3. Maka apabila ia dirawat di rumah sakit, tidak boleh naik kelas. Kalau orang mampu pasti gak nyaman dengan fasilitas kelas 3. Rata-rata masyarakat kota begitu diluar Kabupaten Lingga selalu meminta naik fasilitas," ujarnya.

Lalu, siapa yang salah ketika penerima JKN-KIS yang iurannya dibayarkan pemerintah ternyata masyarakat mampu dan bukan warga miskin?

"Ya seharusnya desa jeli. Ini semua penduduk dimasukkan dan diusulkan untuk menerima JKN-KIS PBI, sehingga penginputan oleh petugas desa sangat tidak teliti jadinya. Tapi nanti akan kami upgrade lagi," ucap Nafiah.

Dengan begitu, ia berharap adanya kesadaran, kemauan dan kemandirian dari masyarakat. Karena hidup sehat harus berawal dari diri sendiri. Seorang kepala keluarga wajib melindungi keluarganya dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah upaya pencegahan melalui pembiayaan kesehatan.

"Jika tidak masuk dalam indikator kemiskinan Kabupaten Lingga, JKN-KIS harus berpartisipasi melalui mandiri. karena permasalahan di bidang kesehatan masih terlalu banyak yang masih menanti untuk diselesaikan, seperti ketersediaan obat, alkes, dan SDM kesehatan," tuturnya.

Kemudian, sarana prasarana fasilitas kesehatan masih begitu sangat memprihatinkan untuk segera dibenahi. Maka ia berharap alokasi anggaran yang tepat sasaran mampu menjawab atau mengurangi permasalahan di bidang kesehatan.

"Desa memiliki peran penting dalam pengusulan warganya untuk menerima JKN-KIS penerima bantuan iuran, karena desa paling memahami warganya masing-masing. Tapi jangan tak tepat sasaran," katanya.

(ruz)