Lingga - Kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Dabosingkep kian tidak kondusif. Dalam beberapa hari ini sejak Kamis (28/2/2019) siang, sempat terjadi keributan di ruang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kemudian pada Jumat (1/3/2019) keributan kembali terjadi di ruang UGD rumah sakit.

Keributan di BLUD RSUD tersebut diakibatkan karena beberapa karyawan meminta pegawai di BLUD tersebut diganti beserta seluruh jajarannya. Mereka ingin tercipta kondisi yang kondusif. Bahkan beberapa karyawan yang bekerja di ruangan tersebut juga diminta keluar oleh sejumlah perwakilan karyawan perawat dan beberapa dokter yang saat itu sedang bekerja.

"Iya benar tadi, plank BLUD sempat dilepas karna perwakilan karyawan menolak keberadaan pengurus BLUD yang dianggap tidak bertanggung jawab," kata salah satu karyawan BLUD, Jumat.

Kemudian pada Jumat (1/3/2019) malam, keributan kembali terjadi di RSUD Dabo Singkep. Berawal ketika salah satu mantan pejabat keuangan BLUD bernama Zulkifli, yang bersama-sama dengan direktur RSUD Dabo tersebut datang dan ingin mengambil berkas di ruangan BLUD.

Karena permasalahan ini belum juga selesai, akhirnya beberapa karyawan baik dokter dan perawat melarang pejabat tersebut masuk. Hal ini sempat terjadi kericuhan, dan menjadi perhatian banyak orang yang sedang berobat di ruang Unit Gawar Darurat (UGD) Rumah Sakit Dabosingkep.

Dokter Indra Jaya yang kebetulan ada di lokasi mengatakan, teman-temannya melarang salah satu mantan pejabat BLUD tersebut masuk keruangan BLUD untuk mengambil berkas. Alasan mereka, permasalahan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sehingga jika hal tersebut diambil oleh orang-orang yang sedang di lidik, maka dikuatirkan akan menghilangkan barang bukti. "Jika memang ada audit data, kami harap jangan sepihak kami juga dilibatkan," ujarnya.

Selain itu perwakilan PDGI dr. Deni yang juga kebetulan berada di lokasi tersebut juga menyatakan hal yang sama, mirisnya lagi para mantan pejabat BLUD tersebut mengatasnamakan Bupati Lingga, dan tidak meminta izin dengan Direktur RSUD Dabo yang baru.

"Mereka sepertinya merasa kebal hukum, sehingga sangat berani melakukan tindakan yang semena-mena," sebutnya.

Saptono Minta DPRD Lingga Turun ke Lapangan

Saptono Mustaqim (Foto: Batamnews)

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau Saptono Mustaqim meminta DPRD Lingga merespons cepat polemik di RSUD Dabosingkep.

Ia mengajak rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lingga turun ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dabosingkep. Hal ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya terjadi.

"Kalau sudah tidak kondusif, maka wajib kita kondusifkan dan semuanya harus turun membantu menyelesaikan," kata Anggota DPRD Provinsi Kepri Saptono Mustaqim, yang baru saja dilantik ini, kepada Antara, Sabtu (2/3/2019).

Salah satu fungsi dari anggota DPRD adalah melakukan pengawasan, untuk itu permasalahan di Rumah sakit daerah Dabosingkep harus segera diselesaikan. Sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi pengawasan, adalah melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. "Pelayanan rakyat kita terhambat, ini perlu segera dicarikan jalan keluarnya," ujarnya.

Sementara itu Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga (IMKL) Kota Tanjungpinang juga meminta pemerintah harus cepat turun tangan, soal permasalahan jasa pelayanan di RSUD Dabosingkep, yang hingga kini masih memuncak tidak terselesaikan oleh pihak manajemen Badan layanan umum daerah (BLUD) RSUD Dabosingkep akibat protes dari berbagai pihak di rumah sakit tersebut.

"Pemerintah tidak bisa tinggal diam, harus ada solusi namun jangan menimbulkan masalah yang baru juga," kata Ketua IMKL di Tanjungpinang, Norbeansyah.

Rumah sakit merupakan satu-satunya pelayanan sentral yang ada di pulau Singkep dan Kabupaten Lingga, jika para petugas kesehatannya tidak mampu bekerja maksimal maka target Bupati Lingga dibidang kesehatan tidak akan pernah terwujud. Hal ini tentunya juga akan merugikan masyarakat setempat, yang seharusnya mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal.

"Kami ingin pemerintah cepat turun tangan, jangan hanya diam dan mempertahankan orang yang jelas-jelas salah," ujarnya.

Gelombang protes dari berbagai pihak terus mengalir, namun Saptono melihat belum ada langkah-langkah, baik dari anggota DPRD maupun pihak eksekutif yang turun meninjau ke RSUD Dabo.

(*)