Batam - Pemerintah Kota Batam masih menunggu surat balasan dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPan-RB), terkait usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). 

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Pemko Batam telah mengirimkan surat yang berisi 336 formasi jabatan P3K ke KemenPan-RB, jumlah usulan itu merupakan honorer eks-K2. 

Sehingga belum dapat dipastikan penerimaan P3K bisa dibuka, padahal secara nasional KemenPan-RB sudah menetapkan tanggal 12-17 Februari 2019 pendaftaran online P3K. 

“Tunggu, kalau dapat jawaban baru kita lanjutkan,” katanya, Kamis (14/2/2019). 

Amsakar mengatakan pada prinsipnya pihaknya siap melaksanakan penerimaan P3K, karena sudah dibahas sebelumnya pada rapat koordinasi (rakor) seluruh Sekretaris Daerah seluruh Indonesia dengan KemenPan-RB di Kota Batam. 

Namun harus ada kajian lagi terkait pembiayaan. Karena diakuinya anggaran untuk P3K lebih besar daripada honorer pada umumnya. 

“Kalau sudah P3K haknya persis seperti hak ASN, dan ada kepangkatannya juga, ada penggolongan juga,” jelasnya. 

Lagipula menurutnya jika ada perubahan anggaran maka akan dibahas pada APBD perubahan nanti, tidak bisa diubah di tengah jalan. 

Terkait perubahan anggaran ini, apakah dibahas bersama dengan DPRD, Amasakar menyebutkan tidak perlu. Karena ini merupakan kebijakan nasional.

“Tak perlu, ini bisa otomatis,” katanya. 

(ret)