Tanjungpinang - Wakil Gubernur Kepri Isdianto meminta Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menindak peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Hal itu disampaikankannya di depan ratusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di acara Rakerda Bawaslu Kepri di Hotel CK Tanjungpinang, Senin (28/1/2019).

"Kita tau kerja Bawaslu juga beresiko, jadi harap hati-hati, jika memang ada yang melanggar sikat saja," kata Dia.

Isdianto melanjutkan, Bawaslu harus bekerja ekstra dari pemilu sebelumnya. Pasalnya menurut dia kualitas pengawasan pemilu tahun sebelumnya masih rendah. "Kita ingin terus ditingkatkan," kata Isdianto.

Beberapa bulan belakangan ini Bawaslu baik provinsi maupun Kabupaten/Kota sudah melakukan peningkatan dalam pengawasan. "Kalau dulu memang masih rendah," kata Dia.

Menurut Isdianto,  kerja Bawaslu akan lebih berat ditahun 2019 ini, pasalnya tidak hanya mengawasi pemilihan calon legislatif (caleg) tetapi juga pemilihan presiden. "Kami tentunya punya keinginan dari pemilu ini lahir pemimpin berintegritas dan bertangung jawab, itu tergantung pengawasan Bawaslu juga," ujar Isdianto.

Ia juga mengapresiasi terlaksananya Rakerda Bawaslu Kepri selama tiga hari kedepan 28-30 Januari 2019. "Saya yakin tentunya dengan Rakerda ini petugas di lapangan semakin lebih baik," katanya.

Senada dengan Wakil Gubernur, Ketua Bawaslu RI Abhan juga mengingatkan bawaslu agar menjatuhkan sanksi etik kepada jajaran dengan seadil-adilnya. "Jika ada pelanggaran hak individu proses se adil-adilnya," kata Abhan.

Kasus pelanggaran di wilayah Provinsi Kepri cukup sering terjadi. Beberapa waktu lalu salah satu caleg sudah diadili di Karimun karena diketahui melanggar aturan pemilu. Begitu juga adanya dugaan kasus politik uang di Tanjungpinang.

(tan)