Kuala Lumpur - Malaysia dicoret sebagai tuan rumah Kejuaraan Renang Difabel Dunia 2019 lantaran menolak mengizinkan atlet-atlet Israel berpartisipasi. 

Malaysia yang merupakan negara mayoritas Muslim, melarang para atlet karena Malaysia melihat perlakuan buruk Israel terhadap Palestina selama ini.

Menanggapi pencoretan Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan renang atlet difabel itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq, membela keputusan negaranya. 

"Malaysia akan kehilangan kesadaran moral dan kompas moral jika menggelar acara olahraga internasional lebih penting dari menjaga kepentingan saudara-saudari kami di Palestina yang dimutilasi dari waktu ke waktu," tegas Syed Saddiq dilansir BBC Sport.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam keputusan Malaysia dan menuding negeri jiran tersebut bersikap anti-Yahudi. 

Tudingan anti-Yahudi pernah diarahkan ke Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, pada Oktober 2018 lalu.

Kejuaraan internasional tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2019.

"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet-atlet dari negara tertentu karena alasan politik, maka kami tidak punya alternatif selain mencari tuan rumah baru untuk menyelenggarakan kejuaraan," kata Presiden Komite Paralimpiade Internasional (IPC), Andrew Parsons, Selasa (29/1/2019)

"Semua kejuaraan dunia harus terbuka bagi semua atlet dan negara yang memenuhi syarat dalam bersaing secara aman dan bebas dari diskriminasi," tambahnya. 

IPC mengaku telah mendapatkan jaminan dari Dewan Paralimpiade Malaysia pada 2017 bahwa semua atlet yang memenuhi syarat diperbolehkan bertanding dalam kejuaraan yang digelar di Kuching, Serawak.

"Sejak saat itu ada perubahan dalam kepemimpinan politik dan pemerintah Malaysia yang baru punya ide berbeda. Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet-atlet Israel tidak diizinkan bertanding di Malaysia," lanjut Parsons.

Kejuaraan Renang Difabel Dunia, yang seharusnya berlangsung dari 29 Juli sampai 4 Agustus 2019 ini menjadi ajang kualifikasi bagi Paralimpiade Tokyo 2020.

Mengingat jadwal penyelenggaraan tinggal menghitung bulan, IPC mengimbau negara yang ingin menjadi tuan rumah harus mengutarakan niatnya paling lambat 11 Februari 2019. 

Parsons mengatakan bahwa IPC tengah bekerja dengan sejumlah calon tuan rumah dan yakin kejuaraan akan berlangsung sesuai jadwal.

(sya)