Batam - Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK-PBPB) beserta Sekretaris Menko Perekonomian berkunjung ke Kantor Wali Kota Batam, Selasa (15/1/2019).

Dalam kunjungan tersebut mereka menginformasikan perkembangan terkini mengenai kebijakan pemerintah pusat terkait masa transisi ex-officio kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

"Perkembangan transformasi Batam dari Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), lalu mengenai langkah-langkah untuk mempersiapkan regulasi ex-officio," ujar Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai menerima kunjungan tersebut.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga diberikan ruang bagi Pemko Batam untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada. Hal itu disampaikan oleh para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Salah satunya dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang menyampaikan pajak ganda yang dibebankan kepada masyarakat. Pajak tersebut yaitu Uang Wajib Tahunan (UWT) dan Pajak Bumi dan Bangunan. "Keputusan presiden saat ini merupakan hal yang paling ditunggu oleh masyarakat," kata dia.

Hal lain yang disampaikan juga menyangkut kasus perusahaan yang tutup beberapa waktu lalu, sehingga menimbulkan permasalahan terhadap buruh.  "Diharapkan kedepan masalah itu tidak ditinggalkan," jelasnya.

(ret)