Batam - Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto belum mendapat informasi resmi mengenai pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Batam. Tetapi ia sudah mendapat dari informasi ini dari berbagai media massa. 

“Saya belum bisa komentar karena belum dapat informasi resmi,” ujar Nuryanto kepada Batamnews, Rabu (12/12/2018). 

Namun menurutnya sudah ada keputusan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah tinggal menyesuaikan perubahan tersebut. Ia menilai keputusan ini mendadak dan belum mengetahui persiapan yang diperlukan. 

“Masa transisinya pasti ada, tidak mungkin langsung berubah begitu saja,” jelasnya. 

Ia menyampaikan bahwa yang harus perlu diperhatikan terkait kepentingan masyarakat. Dimana seharusnya tidak boleh menggangu hak dan kepentingan masyarakat, terutama investor.

“Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat ataupun investor jadi terkendala karena BP Batam dibubarkan,” katanya. 

Saat disinggung mengenai uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang akan dihapuskan, Nuryanto juga berharap ada langkah konkret dari keputusan pembubaran BP Batam ini. 

“Tunggu kabarnya resminya dulu, kota belum tahu,” katanya. 

(ret)