Batam - Bubarnya BP Batam ternyata sudah lama diprediksi. Tak ada tanda-tanda proses transformasi FTZ ke KEK yang digadangkan pemerintah pusat. Padahal, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo sudah diberi mandat untuk itu.

Pengamat ekonomi, Suyono Saputro menilai hanya Batam yang masih bertahan dengan dualisme kelembagaan. Menurutnya tidak masalah jika Walikota Batam menjadi pemimpin kawasan.

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah bagaimana struktur organisasinya yang diperkuat agar personel BP Batam bisa melebur dan tetap bekerja seperti biasa. 

"Saya pikir Walikota juga tidak akan gegabah sehingga proses peralihan ini dapat mengganggu investor yang sudah ada," ujarnya, Rabu (12/12/2018).

Akademisi Universitas Internasional Batam dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Kadin Provinsi Kepri itu mengatakan, Lukita cs sejatinya ditugaskan ke Batam oleh pusat selama dua tahun untuk mengawal transformasi FTZ ke KEK. 

"Saya yakin kebijakan ini justru akan membuat Batam makin kuat"

Suyono

"Tapi apa yg terjadi, setahun terakhir ini tidak ada tanda-tanda proses transformasi itu terjadi," kata dia

Model kelembagaan yang dianut di seluruh kawasan bebas di dunia menurutnya adalah kewenangan tunggal.

Terkait pembubaran BP Batam, Suyono menilai, tahap awal peralihan mungkin akan terganggu. Tapi ia yakin proses ini akan dikawal oleh pemerintah pusat sehingga tidak terlalu berdampak terhadap operasional industri di Batam.

Secara prinsip, akan ada peralihan nomenklatur terkait dengan anggaran APBN. "Tapi sekali lagi, hal hal yang bersifat administratif tentu akan diselesaikan oleh pusat. Jadi soal itu tidak akan terlalu masalah," terangnya.

Dualisme kelembagaan ini, lanjut Suyono merupakan masalah serius. "Hal ini menjadi top priority untuk diselesaikan. Saya yakin kebijakan ini justru akan semakin membuat Batam makin kuat," jelasnya lagi.

Sejak awal, kehadiran Lukita cs sudah diwanti-wanti pemerintah pusat agar segera merealisasikan transformasi FTZ ke KEK, tujuannya agar jelas batas wilayah kewenangan. 

"Tapi itu tidak dilakukan. Jadi wajar jika presiden kesal, apalagi secara makro, data indikatif pertumbuhan ekonomi Batam tidak terlalu menggembirakan," kata Suyono.

Pemerintah pusat konsen bahwa dualisme harus diakhiri. Saat Lukita diperintahkan ke Batam, dua tahun harus ada transformasi ke KEK, supaya terjadi pembagian kewenangan. 

"Tujuannya supaya di dalam KEK menjadi kewenangan BP batam, di luar KEK menjadi kewenangan Pemko Batam. Namun peralihan tersebut tidak dilakukan. Tanda-tanda itu tidak terjadi. Sementara Walikota Batam terus memperjuangkan agar komitmen ini terus dijalankan," kata Suyono.

Semua kawasan bebas tidak menganut sistem dualisme. Single authority menjadi sebuah keharusan. Awal masalah ketidakkonsistenan itu diyakininya adalah dualisme.

Suyono juga menjelaskan bahwa tidak perlu terlalu cepat menentukan bahwa di bawah Pemko Batam akan lebih buruk. Sebab bagaimana konsep peleburan yang akan dilakukan belum diketahui. 

Kantor BP Batam

"Tapi yang pasti akan ada perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan pada sistem baru ini dan akan ada pendelegasian tugas," sambung Suyono.

Menurutnya, posisi paling ideal memang dualisme harus diakhiri. Begitu juga dengan format yang akan dijalankan.

Jika melebur, personel BP Batam akan masuk ke Pemko Batam. Penguatan struktur organisasi dalam proses peleburannya juga harus jelas. Terminolgi bubarnya BP Batam seperti apa belum diketahui dan terlihat masih meraba-raba.

Menurutnya proses menuju single authority harus mulai dilakukan. Ia pun mengatakan semua pihak akan diuntungkan dengan keputusan ini, termasuk investor dan dunia usaha. "Kepastian akan semakin kuat, kepercayaan investor juga akan lebih tinggi," tutupnya.

(fat)