Jakarta - Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memimpin Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas tentang Pengembangan Pulau Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018) siang.

Presiden mengingatkan, rapat yang membahas tentang percepatan pengembangan pembangunan di Batam dan sekitarnya sudah pernah dilakukan pada Desember 2015, Januari 2016, dan Maret 2017. 

“Sudah dirapatkan berkali-kali,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah, tegas Presiden, menginginkan Batam dan sekitarnya yang memiliki posisi strategis ini betul-betul bisa dikembangkan secara maksimal sehingga memiliki daya tarik yang bagus, memiliki daya tarik untuk kawasan ekonomi, dan daya tarik untuk investor.

Untuk itu, Presiden meminta Menko Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan perkembangan di Batam, proses transformasi dari free trade zone ke KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), juga urusan yang berkaitan dengan perizinan, kepastian hukum bagi investor, penyediaan infrastruktur, masalah pelabuhan, dan yang lain-lainnya.

Pemerintah memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam, dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam.

Keputusan diambil Presiden Joko Widodo setelah mendengarkan informasi dari dunia usaha, keterangan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

(*)