Batam - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam menyesalkan tindakan buruh yang menolak PP/78 tahun 2015 tentang pengupahan. Hal ini disampaikan oleh Plt Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid.

Rafki mempertanyakan alasan buruh yang menolak PP 78/2015 yang baru sekarang ini mempermasalahkan aturan tersebut.

“PP tersebut sudah berjalan sejak empat tahun yang lalu tanpa ada protes dari Serikat Pekerja/buruh,” ujar Rafki kepada Batamnews, Rabu (31/10/2018).

Bahkan menurutnya perwakilan buruh/pekerja di dalam dewan Pengupahan malahan mendukung besaran kenaikan upah yg diatur dalam PP 78 tersebut. Hal itu dibuktikan dengan tanda tangan mereka di setiap berita acara penempatan UMK Batam setiap tahunnya.

“Jika menolak, maka tidak mungkin ditandatangai berita acara tersebut,” katanya.

Sebenarnya anggota Apindo juga banyak yang keberatan membayar kenaikan upah sebesar 8,03% sesuai dengan surat edaran menteri tenaga kerja bebera waktu lalu. Apalagi dalam kondisi ekonomi seperti sekarang.

“Namun Apindo sejak awal berkomitmen akan patuh dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait upah,” jelasnya.

Disamping itu, pihaknya mengamini dampak positifnya dari PP 78 tersebut yaitu, perusahan memiliki angka mendekati pasti untuk membuat proyeksi biaya tenaga kerja untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga akan mempermudah membuat perhitungan bisnis.

“Kami meminta kepada elit pekerja/buruh untuk realistis dan mempertimbangkan banyak hal sebelum demo turun ke jalan. Jangan hanya mengemukakan ego organisasi saja,” ucapnya.

Ia juga mengatakan bahwa semua harus mempertimbangkan situasi ekonomi yang sedang sulit dan susahnya mencari pekerjaan di Batam saat ini. Kondisi investasi yang kondusif menjadi tugas bersama untuk menjaganya.

“Yang kita khawatirkan kalau demo demo yang terus menerus diadakan akan semakin mempersulit Batam untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi yang terjadi sekarang ini,sebab investor akan takut masuk ke Batam,” kata dia.

Apalagi berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baru saja menyatakan bahwa realisasi investasi ke Indonesia tahun ini menurun dan target investasi dipangkas. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin tertekan.

(ret)