BKKBN Akui Terkendala Penyuluhan KB di Pulau-pulau Kepri

BKKBN Akui Terkendala Penyuluhan KB di Pulau-pulau Kepri

Penyuluh KB. (Foto: ilustrasi)

Batam - Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari ribuan pulau menjadi salah satu tantangan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam menyampaikan informasi.

Kendala ini menjadi masalah pokok yang membuat keterbatasan penyuluhan. Selain itu juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjadi tenaga penyuluhan.

Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk BKKBN, Benny Benu mengatakan bahwa permasalahan itu hampir sama di Provinsi, Kota maupun Kabupaten yang lain.

"Cuman yang terkhusus Kepri itu karena terdiri dari ribuan pulau sehingga memang akses untuk informasi menjadi cukup sulit," ujar Benny di Hotel Ultima Horison, rabu (14/9/2018) malam.

Kemudian masalah lain itu dukungan dari APBD juga cukup terbatas, keuangan daerah dan skala prioritas. Ditambah lagi infrastruktur kelembagaan.

"Sejauh ini banyak Kabupaten/kota yang dinasnya bergabung, seperti dinas perempuan, dinas sosial, nah kalau bergabung begini, bagaimana program ini mendarat," jelasnya.

Sementara itu, dalam menyamakan persepsi kewenangan, pihaknya menyelenggarakan workshop. Sebanyak 116 peserta dari 85 kabupaten dan kota se-Indonesia, hadir untuk membahas hal ini.

"Hal ini dilakukan untuk mengetahui setiap kewenangan pelaksanaan program dari mulai pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten/kota," katanya.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar. Oleh karena itulah, meski terkendala lapangan, BKKBN tetap wajib menjalankan program kependudukan.

Kewengan kabupaten atau Kota sama, Seperti sub, urusan Kependudukan, Keluarga Berencana (KB), Keluarga Sejahtera (KS), dan sertifikasi dan Akreditasi.

"Tetapi antara pemerintah pusat dan provinsi berbeda," katanya.

Benny menyebutkan program Keluarga berencana mengatur kelahiran setiap keluarga, dengan dua kelahiran saja. ini keluarga kecil.

Kemudian untuk keluarga sejahtera ada 6 pokok  yaitu menata balita, menata remaja, menata lansia, usaha peningkatan ekonomi keluarga bagi ibu yang tidak melahirkan lagi, remaja itu sendiri bisa terhindar dari seks pra nikah dan narkoba dan satu lagi pusat pelayanan keluarga sejahtera.

"Semua ditata untuk mencapai kesejahteraan, dan pada akhirnya menjadi keluarga berkualitas," ucapnya.

(ret)


Komentar Via Facebook :
close

Aplikasi Android Batamnews