BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Batam mendukung upaya BP Batam mencabut status lahan “tidur” di Batam.

Dukungan LCKI kepada BP Batam tersebut meminta agar Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro beserta jajaran Deputi untuk tetap fokus pada substansi pokok untuk mencabut lahan tidur.

"LCKI memberikan apresiasi kepada Kepala BP Batam Hatanto Reksodipoetro beserta jajaran Deputi untuk menarik lahan tidur serta terlantar di Batam," ujar Ketua DPD Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Fisman Gea kepada batamnews.co.id pada, Senin (28/11/2016) pagi.

Fisman menuturkan, permasalahan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang mendapat klaim penolakan dari beberapa kelompok dan bahkan masalah yang lebih besar dan serius adalah penguasaan lahan oleh oknum pengusaha maupun perorangan yang tidak sesuai perjanjian awal ketika mendapat izin Penetapan Lokasi (PL) dari BP Batam (Otorita).

Menurut dia, ada indikasi, lahan tersebut sengaja ditidurkan untuk dijual kembali atau menunggu pembeli.

Fisman meminta agar BP Batam mencabut dan memberikan kepada investor yang berniat membangun.

Menurut Fisman, sikap Kepala BP Batam sudah tepat. Tidak ada kompromi untuk persoalan lahan tidur.

"LCKI mendukung untuk menyatakan bahwa Menko dan BP Batam seyogianya berada pada pihak yang sama sebagai instansi pemerintah sehingga tidak berbeda kebijakan apalagi saling menyalahkan, arah kebijakannya sama agar tidak terkesan lebih mengakomodir kelompok pengusaha di banding kepentingan negara dan masyarakat luas," paparnya.

[jim]