BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Pengusaha Abidin Hasibuan mengapresiasi langkap Kementerian Perekonomian yang menunda Perka 19 tahun 2016 terkait masalah lahan.

Menurut Bos PT Satnusa Persada Tbk. itu merupakan langkah yang tepat.

“Kita welcome dengan penundaan Perka itu,” ujar Abidin kepada batamnews.co.id melalui sambungan telepon, Kamis (17/11/2016).

Abidin menyebutkan, selama ini kebijakan yang diambil dengan mengeluarkan Perka tersebut dinilai kurang tepat.

“Kita antara pengusaha dan saling membutuhkan, pengusaha butuh pemerintah, pemerintah butuh pengusaha, mari duduk bersama,” ujar Abidin yang juga Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri.

Abidin, seharusnya BP Batam tidak menerapkant tarif yang tinggi terhadap lahan di Batam.

Apalagi tujuannya untuk investasi. Tak seharusnya, pemerintah mengambil keuntungan dari lahan terhadap investor.

“Keuntungannya jangan dari lahan. Setelah invetasi kita bayar pajar, pemerintah sediakan lahan,” ujar dia.

Tidak itu saja, value yang didapat dari lahan yang dikelola pengusaha tentu saja ada. Diantaranya dampak terhadap perekonomian, kontribusi pajak, sektor riil, serta lainnya.

“Jadi kalau dari lahan costnya (investasi) bisa terlalu tinggi, nggak mungkin pengusaha mampu investasi kalau begitu,” ujar dia.

Abidin menambahkan, di Malaysia, lahan gratis diberikan kepada pengusaha.

“Malaysia free of charges, investasi di atas 5 juta USD,” ujar dia.

“Jadi kalalu kita di lahan cari untung, lucu juga. Mudah-muahan kalau Menko berikan lampu terang buat pengusaha, pasti bisa menguntungkan masyarakat,” kata dia.

Abidin menjelaskan, bila murah, nilai investasi juga murah. 

“Dampaknya, seperti bisnis properti, masyarakat bisa beli rumah dengan murah, tapi kalau UWTO naik properpti juga naik,” ucapnya.

Jadi kedepan, Abidin menyarankan, ada yang perlu diperbaiki. Perlu diskusi bersama dengan semua pihak sebelum mengambil kebijakan.

“Perlu diperbaiki, diskusi bersama, ada asosial, pemerintah duduk satu meja kita runding. Jangan keluar dulu (kebijakan) baru ruding,” ujar dia.

[snw]