BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Hampir seluruh elemen di Batam saat ini menolak kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh BP Batam. Salah satunya yang menjadi isu hangat yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 dan dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) yang mengatur tarif UWTO.

"BP sudah kehilangan ruhnya, yakni menciptakan tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan meningkatkan perekonomian di Batam," ujar Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk, Sabtu (12/11/2016).

Jadi mengatakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148 soal tarif UWTO. Kata dia, protes saat ini bukan hanya kepentingan pengusaha. "Masih ada masyarakat Batam mengatakan ini kepentingan kelompok pengusaha, iya memang di sini ada kepentingan pengusaha. Tapi juga mempengaruhi kepentingan masyarakat secara umum," kata Jadi.

"Dampaknya, apabila PHK meningkat, angka kriminal akan meningkat," ujar Jadi menerangkan.

Hal yang sama juga diungkapkan Praktisi Hukum Ampuan Situmeang. Kata dia, di Batam ini sewa lahan tidak ada kepastian batas waktunya dan ketentuan tarif. "Sampai kapan mau sewa, setelah 30 tahun bayar habis tu bayar sewa lagi dan tarif yang berubah," ujar Ampuan yang mendampingi Jadi Rajagukguk.

Protes lain datang dari Assosiasi Pengusaha Jasa Jelayaran. Sekretaris II Indonesia National Shipowners (INSA) Kota Batam, Osman Hasyim menyebutkan kondisi shipyard di Batam sedang Anjlok, dari 200 shipyard 80 persen tidak ada pekerjaan dan hanya 20 persen yang bergerak, itu pun proyek program pemerintah.

"Saat ini banyak kapal ngangur, biaya tinggi. Batam Jadi tidak menarik lagi. Batam sudah hilang dari konsep awalnya," papar Osman.

Dengan kondisi seperti ini, pengusaha otomatis akan mengurangi jumlah tenaga kerja, karena biaya operasional tinggi. "Pengusaha akan banyak mengurangi jumlah tenaga kerjanya," kata Osman.

[isk]