BATAMNEWS.CO.ID, Tanjungpinang - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, menilai aksi unjuk rasa mengenai protes kenaikan tarif UWTO BP Batam hal yang wajar.

Menurutnya, aksi penolakan masyarakat atas kebijakan pusat mengenai terbitnya peraturan pemerintah pusat nomor 148/PMK.05/2016 dan peraturan BP Batam nomor 19 tahun 2016 tentang tarif baru Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Penolakan kebijakan itu untuk membayar semacam sewa lahan itu sangat memberatkan.

"Itu aspirasi masyarakat, masyarakat merasa pelaku usaha belum merasakan itu, apa langkah langkah pemerintah pusat yang harus dijelaskan dahulu, saya rasa mereka menyampaikan aspirasi itu wajar, itu dinamika yang terjadi," kata Nurdin usai menggelar MoU dengan KPPU pusat, di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Senin (31/10/2016).

Langkah strategis yang akan Gubernur lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Untuk menolak kebijakan pusat, Nurdin mengatakan tidak mungkin melakukan itu, apa lagi untuk mendesak permasalahan UWTO tersebut.

"Kita tidak mendesak pusat, kita kumpulkan masyarakat nanti kita ajak bicara," ujar dia.

Pada hari ini Selasa dan besok Rabu (2/11/2016) sejumlah elemen masyarakat akan menggelar aksi menolak kenaikan tarif UWTO di Gedung BP Batam.

[aji]