BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Kadin Kepri bersama asosiasi-asosiasi, seperti REI Khusus Batam, Pengusaha dan UKM Kota Batam menolak kenaikan tarif UWTO baru itu. Tarif UWTO tersebut dinilai tidak sesuai.

Tarif UWTO baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 148/PMK.05/2016 tentang tarif layanan BLU-BP Batam.

Ketua Kadin Kepri, Maaruf Maulana menilai kenaikan tarif baru UWTO saat ini dinilai tidak tepat dengan kondisi ekonomi sekarang.

"Kita menempuh jalur hukum. Kita ajukan ke MA tentang HPL BP kawasan, kita akan mem-PTUN-kan Peraturan Menteri Keuangan No 148," ujar Ma'ruf Maulana, Ketua Kadin Kepri, Rabu (11/10/2016).

Ketua Abujapi Kepri M. Al Ichsan mengatakan, Kadin, REI, dan UKM akan menyampaikan keberatan kenaikan tarif ini. 

Dampak dari kenaikan tarif ini sangat besar, salah satunya kenaikan harga properti di Batam.

Kata dia, apabila keberatan yang disampaikan tidak ditanggapi, beberapa asosiasi akan menggelar unjuk rasa.

“Demo damai yang melibatkan masyarakat Batam," kata Ichsan saat jumpa pers di rumah makan Sanur, Batam Centre, Rabu (12/10/2016).

Menurut dia, para pengusaha juga akan memanggil masyarakat, bahwa pentingnya hal ini karena menyangkut generasi mereka selanjutnya. 

"Masyarakat harus memahami nilai UWTO yang harus menjadi beban," ucapnya.

"Diperkirakan 170 ribu orang nanti akan ikut aksi damai. kita akan setop beraktivitas selama 1 sampai 3 hari," kata Ichsan.

Ia menambahkan, kami sangat berharap Batam ini bisa lebih maju, walaupun kami mengadakan unjuk rasa. Hal ini sudah kami bicarakan, masyarakat sudah mulai memahami apa yang terjadi.

"Kami yakin masyarakat ikut bersama kami, menuntut tidak diberlakukannya nilai UWTO yang baru ini," ucap Ichsan.

[is]