BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Ribuan buruh akan bali turun jalan pada hari Kamis, 29 September 2016 ini. Mereka salah satunya menentang Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan kedua, cabut Undang-undang Tax Amnesty.

Rencana itu sangat disayangkan Apindo Kepri. Apindo menilai, kebijakan tax amnesty harusnya mendapat dukungan dari setiap lapisan masyarakat.

“Itu adalah kebijakan negara yang harus didukung penuh, bukan dilawan,” ujar Ketua Apindo Kepri Ir. Cahya dalam rilisnya kepada batamnews.co.id, Selasa (27/9/2016). 

Menurut Cahya, sangat tidak tepat menggelar aksi tersebut, apalagi saat ini ekonomi seluruh dunia melemah, hal itu juga dirasakan Indonesia hingga ke Batam.

“Pengangguran menumpuk, terutama di Batam,” ujar Cahya. Cahya mensinyalir ada sekitar 100 ribu pengangguran di Batam saat ini.

“Jadi sekarang yang menjadi titik konsentrasi kita adalah, bagaimana menciptakan lapangan kerja buat mereka, bukan malah menggelar aksi-aksi demo menentang kebijakan pemerintah,” ujar dia. 

Demo kelam
Ia juga menambahkan, Batam punya cacatan kelam untuk aksi-aksi demo buruh. Dan itu sangat berdampak kepada kondusifitas investasi.

Aksi itu tentunya akan sangat merugikan investor, terutama soal jaminan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

“Sekarang ini suasana sudah mulai kondusif, harus kita jaga bersama. Jangan lagi ada gerakan-gerakan yang meresahkan. Mari jaga Batam untuk kepentingan kita bersama,” cetus dia.

Menurut Cahya, tidak saja Apindo, namun buruh juga berkepentingan menjaga keamanan iklim berinvestasi tersebut.

“Mari kita duduk bersama untuk hal-hal yang positif, saling bersinergi dan menjaga agar iklim investasi kondusif dan investasi mengalir masuk,” kata dia. 

Mengenai protes buruh terhadap penetapan UMK, bagi pengusaha, kata Cahya, PP 78 tentang Ketenagakerjaaan sudah memberikan sebuah kepastian hukum. 

Terutama untuk para investor dan pengusaha dalam merencanakan pengembangan usaha ke depannya. 

“Ini sangat positif. Tax amnesty juga sudah memberikan kontribusi untuk membiayai pembangunan infrastuktur kita. Kita harus dukung penuh semua ini. Jangan ada lagi ada aksi-aksi yang menentang kebijakan ini,” ujar Cahya.

[snw]