BATAMNEWS.CO.ID, Batam - Listrik di Batam belakangan padam mendadak selama beberapa hari. Tidak ada pemberitahuan. 

Pemadaman ini semakin intens terjadi setelah sejumlah elemen menolak keras rencana kenaikan tarif listrik PLN Batam yang mencapai 50 persen.

Pemadaman beberapa kali kerap terjadi di wilayah Bengkong dan Sei Panas. Sejumlah pelanggan pun kecewa dan protes.

PLN beralasan bahwa pemadaman itu karena transmisi mengalami overload sehingga melepas beban secara otomatis.

"Jadi kemarin dan hari ini beban di daerah Bengkong, Batam Centre sempat overload, jadi transmisinya melepas beban secara otomatis," ujar Humas PLN Batam Yoga pada Batamnews.co.id, Senin (29/8/2016) malam.

Kemudian, kata dia, bisa dipulihkan kembali menggunakan jalur transmisi yang lain.

Tapi secara keseluruhan, imbuh dia, sistem kelistrikan aman. Namun saat ini kelistrikan sudah dibebani dengan sistem di Bintan.

Listrik padam di daerah Bengkong dan Sei Panas terjadi sejak Sabtu (27/8/2016) pukul 18.00 WIB. Listrik padam selama setengah jam.

Kemudian pada hari Minggu (28/8/2016) listrik padam dua kali 01.00 dini hari dan disambung pukul 18.00. Listrik putus ini masing-masing terjadi sekitar 30 menit.

Selanjutnya, Senin (29/8/2016) kembali padam pada pukul 13.30 WIB selama setengah jam. 

Putusnya aliran listrik ini terjadi di seputaran Sei Panas, Bengkong dan sebagian Batam Centre.

"Mati tiba-tiba listrik, pelanggan jadi pergi. PLN tak bisa seenaknya padamkan listrik begini, apalagi mau naik tarif pula. Seenak mereka aja," kata Toyib, warga di Sei Panas, Senin (29/8/2016).

Mengenai usulsan kenaikan tarif yang diperkiranan mencapai 50 persen, Sekretaris Perusahaan Bright PLN Batam Agus Subekti mengaku perlu dilakukan. 

Usulan itu merupakan upaya pencabutan subsidi ke pelanggan rumah tangga yang selama ini menikmati subsidi silang.

Menurut sumber informasi batamnews di lapangan, lobi-lobi ke Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun juga sudah dilakukan termasuk ke beberapa anggota Komisi II dan III DPRD Provinsi Kepulauan Riau. 

Tak heran sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepri pun tampak kebelet untuk segera mengeksekusi kenaikan tarif tersebut.

[is]