Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi untuk membakukan standar pelaporan dan kinerja perusahaan milik daerah. Pertemuan ini berlangsung di Balairung Raja Ali Kelana, Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Selasa, 5 Mei 2026.

Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, memimpin langsung rapat tersebut. Ia didampingi jajaran direksi dan komisaris BUMD se-Kepri, serta perangkat daerah terkait.

Di hadapan peserta, Wagub Nyanyang menyampaikan pesan tegas. Ia mengatakan BUMD punya peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah. Perusahaan daerah juga menjadi andalan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

Baca juga: Menteri Bahlil Pastikan Tarif Listrik Tidak Naik, PLN: Isu Kenaikan Hoaks

"BUMD harus kerja lebih terukur, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kuncinya ada pada standarisasi laporan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan," ujar Nyanyang.

Ia mengingatkan tanpa data yang valid dan cepat, pemerintah daerah sulit mengevaluasi program. Begitu pula dalam merumuskan kebijakan strategis.

Wagub juga mengaitkan kinerja BUMD dengan target dalam RPJMD Kepri 2025–2029. Salah satu indikator utamanya adalah return on asset atau ROA, yang menjadi ukuran sehat tidaknya perusahaan daerah.

"Kalau target ROA tidak tercapai, kinerja pemerintah daerah ikut terdampak. Ini tanggung jawab kita semua, provinsi dan kabupaten/kota," tegasnya.

Nyanyang mengakui masih ada sejumlah BUMD di Kepri yang belum memenuhi target. Hasil evaluasi sementara menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah.

"Artinya, kita perlu rapat teknis lanjutan. Harus ada langkah konkret untuk menaikkan kinerja BUMD," katanya.

Wagub mendorong seluruh BUMD membenahi tata kelola perusahaan. Efisiensi operasional dan penguatan sumber daya manusia juga mesti jadi perhatian.

Ia menekankan pentingnya good corporate governance. Prinsip ini menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

"BUMD bukan sekadar bisnis biasa. Ini penggerak utama ekonomi daerah. Kelola secara profesional agar memberi kontribusi nyata ke PAD," ujarnya.

Kondisi fiskal yang kian menantang membuat kontribusi BUMD krusial. Kapasitas keuangan daerah sedang tertekan, sementara target pembangunan terus naik.

Baca juga: Peringatan Hardiknas 2026 di Bintan: Bupati Roby Kurniawan Pimpin Upacara, Resmikan Gedung TK Baru Hingga Lepas Purna Bakti Guru

"Salah satu solusi utama adalah menyehatkan BUMD. Perusahaan daerah harus jadi tulang punggung pendapatan," jelas Nyanyang.

Di akhir sambutannya, Wagub menegaskan hasil rakor ini akan jadi dasar kebijakan ke depan. Pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan untuk merestrukturisasi BUMD jika diperlukan.

"Kami tidak ragu mengambil langkah strategis demi menyehatkan BUMD. Ini komitmen kita untuk meningkatkan ekonomi daerah dan kesejahteraan warga Kepri," pungkasnya.