Tanjungpinang, Batamnews – Digitalisasi keuangan di Kepulauan Riau (Kepri) sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan QRIS, namun di sisi lain, pemerintah daerah diingatkan untuk tidak sekadar membangun infrastruktur tanpa pemanfaatan yang maksimal.

Hal ini menjadi sorotan utama dalam High Level Meeting (HLM) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dipimpin Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (14/4/2026). Di depan para Bupati dan Wali Kota, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kepri, Rony Widijarto, membeberkan fakta lapangan.

Menurut Rony, penggunaan QRIS di Kepri menunjukkan tren yang sangat menggembirakan. Dompet digital kini bukan lagi gaya hidup semata, melainkan kebutuhan transaksi yang terus meluas hingga ke pelosok merchant.

“Akseptasi QRIS menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi volume, nominal transaksi, maupun jumlah pengguna dan merchant, baik secara nasional maupun di Kepulauan Riau,” kata Rony.

Sejalan dengan itu, BI terus mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Fokusnya jelas: transparansi anggaran dan efisiensi birokrasi yang ujung-ujungnya harus berdampak pada kantong masyarakat.

“Upaya ini dinilai berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Namun, di balik kabar baik itu, ada catatan serius yang harus dibenahi. Asisten Direktur BI Kepri, Husni Mapain, mengungkapkan bahwa penilaian digitalisasi daerah tidak hanya soal seberapa canggih aplikasinya, tapi soal hasil nyata di lapangan.

“Penilaian indeks ETPD ini mencakup tiga aspek utama, yaitu implementasi, realisasi, dan lingkungan strategis, yang menjadi indikator penting dalam mengukur capaian digitalisasi di daerah,” jelas Husni.

Faktanya, evaluasi tahun 2025 menunjukkan skor indeks di beberapa wilayah Kepri justru melorot. Ironisnya, penurunan ini terjadi bukan karena kendala jaringan atau alat, melainkan karena kebiasaan bertransaksi yang belum beralih ke digital sepenuhnya.

“Penurunan ini terjadi karena pemanfaatan kanal pembayaran digital belum maksimal, meskipun dari sisi infrastruktur sebenarnya sudah cukup memadai,” tambahnya.

Husni menegaskan bahwa dalam kompetisi digitalisasi antar-daerah (Championship TP2DD), hasil akhir atau outcome memegang peranan vital. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan program digitalisasi ini benar-benar berjalan, bukan sekadar administratif.

“Komposisi penilaian ini terdiri dari aspek proses 20 persen, output 50 persen, dan outcome 30 persen, yang digunakan untuk melihat kinerja implementasi digitalisasi secara komprehensif,” ungkapnya.

Berdasarkan heatmap TP2DD 2025, BI Kepri memberikan mandat tegas kepada pemerintah kabupaten dan kota: perkuat literasi masyarakat dan segera optimalkan transaksi non-tunai pada sektor pajak serta retribusi daerah. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun mahal-mahal justru hanya menjadi pajangan tanpa memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.