Tanjungpinang, Batamnews – Isu pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto belakangan ini memicu spekulasi soal kemungkinan merger dua partai. 

Namun, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tanjungpinang, Bobby Jayanto, dengan tegas meluruskan kabar tersebut.

Melalui video klarifikasi yang diunggah di akun pribadinya pada Selasa, 14 April 2026, Bobby menyebut bahwa pertemuan kedua petinggi partai tersebut adalah hal yang biasa dan wajar dalam dinamika politik kebangsaan.

Baca juga: Pansus DPRD Batam Kejar Target, Pembahasan Ranperda LAM Masuki Tahap Final

"Saya pikir itu wajar. Membangun komunikasi untuk masa depan bangsa itu penting. Pertemuan kedua ketua umum adalah hal yang wajar," ujar Bobby dalam video tersebut.

Bobby pun menepis isu bahwa pertemuan tersebut mengarah pada rencana penggabungan atau merger partai. Menurutnya, hingga saat ini belum ada rencana sejauh itu.

"Untuk merger, saya pikir belum ada rencana sejauh itu. Karena saya paham betul bagaimana platform dan cara Ketua Umum Surya Paloh dalam berpolitik serta mengelola partai," tegasnya.

Bobby juga menyayangkan pemberitaan dan isu viral yang cenderung menyudutkan salah satu pihak secara sepihak. Ia menyebut kondisi Partai Nasdem di daerah, termasuk di Tanjungpinang, masih solid dan tidak ke mana-mana.

Mengingat Pemilu 2029 tidak akan lama lagi, Bobby mengimbau seluruh kader di tingkat bawah untuk bersabar dan tidak terburu-buru merespons isu yang beredar. Ia meminta kader menunggu keputusan resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang dipimpin langsung oleh Surya Paloh.

"Saya sangat yakin dengan keputusan beliau yang sudah bersusah payah membangun partai ini. Kami di daerah tetap setia, menjunjung tinggi setiap keputusan ketua umum, dan siap menjalankannya," ujar Bobby dengan tegas.

Baca juga: PKB Batam Siap Gelar Muscab 2026, Perkuat Konsolidasi dan Siapkan Kepemimpinan Visioner

Ia menegaskan bahwa Partai Nasdem adalah partai komando. Karena itu, dirinya mengajak masyarakat luas untuk tidak terburu-buru merespon isu-isu politik yang belum jelas kebenarannya.

"Tunggu keputusan resmi dari DPP," pungkasnya.