Batam, Batamnews – Fenomena "Manusia Silver" dan penyandang masalah sosial di berbagai lampu merah Kota Batam kian meresahkan. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam kini memberikan perhatian serius terhadap masalah ini, meski mengakui bahwa menertibkan mereka bukan perkara mudah. Ada aksi "kucing-kucingan" yang terorganisir di jalanan.

Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman, mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi Tim Reaksi Cepat (TRC) di lapangan. Menurutnya, para pelaku ini sangat lihai mendeteksi pergerakan petugas.

"Untuk Manusia Silver ini, setiap ada pengaduan pasti kita turunkan tim reaksi cepat. Tapi mereka ini sepertinya sudah hafal, nampak mobil (Dinsos) langsung lari mereka," ujar Zulkifli.

Menghadapi kecerdikan para pelaku, Dinsos tak tinggal diam. Strategi penyamaran pun dilakukan. Petugas terpaksa menanggalkan kendaraan dinas dan menggunakan mobil pribadi agar tidak terdeteksi saat mendekati target di persimpangan jalan.

"Pernah kami siasati, jangan pakai mobil itu (dinas), pakai mobil lain. Ternyata dapat. Mereka ini seperti ada yang mengawasi, semacam ada intelijen yang memberi tahu posisi tim kami di tiap simpang," tambahnya.

Meski muncul dugaan adanya "intelijen" di jalanan, Zulkifli dengan tegas membantah adanya kebocoran jadwal razia dari internal dinasnya. Ia justru menyoroti lonjakan jumlah pengemis dan Manusia Silver pasca-Lebaran yang dipicu oleh arus migrasi ke Batam. Namun, upaya pembatasan pendatang kini menemui jalan terjal karena terbentur aturan hak asasi.

"Batam sekarang tidak seperti dulu yang pendatangnya dibatasi. Sekarang kalau dibatasi, urusannya ke HAM. Padahal, kita ingin pendatang yang masuk itu punya skill. Kalau tidak punya keahlian, akhirnya terlantar dan menjadi persoalan sosial," tegasnya.

Zulkifli juga mengingatkan bahwa pendatang tanpa KTP Batam tidak akan bisa menikmati berbagai program unggulan pemerintah kota. Bagi mereka yang terjaring razia, Dinsos telah menetapkan prosedur tetap (SOP) yang ketat, mulai dari pengecekan kesehatan hingga pengecekan sidik jari di Disdukcapil untuk mengetahui asal-usul mereka melalui data biometrik. Jika terbukti berasal dari luar daerah, mereka akan dikembalikan ke tempat asalnya.

Terkait daya tampung, Zulkifli menjelaskan bahwa gedung rehabilitasi milik Dinsos yang mulai beroperasi penuh pada 2026 ini memiliki kapasitas sekitar 20 orang. Fasilitas ini menampung berbagai kategori, mulai dari orang terlantar hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"Gedung ini sudah mulai dikerjakan tahun 2025 dan digunakan secara penuh pada tahun anggaran 2026 ini. Kami juga mengusulkan penambahan anggaran pada PBD Perubahan untuk pemeliharaan fasilitas, seperti semenisasi halaman depan dan perbaikan pintu-pintu agar pelayanan lebih maksimal," jelasnya.

Kini, dengan dukungan personel P3K yang sudah memiliki gaji tetap, Dinsos Batam berkomitmen untuk bergerak lebih responsif dalam membersihkan jalanan kota dari masalah sosial yang mengganggu ketertiban umum.