Batam, Batamnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Batam. Lembaga antirasuah itu menyoroti tingginya risiko korupsi, terutama dalam penyusunan anggaran serta proses pengadaan barang dan jasa.

Peringatan ini disampaikan langsung dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Kantor Wali Kota Batam, Selasa, 7 April 2026.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, dengan tegas mengingatkan para pejabat agar bekerja sesuai aturan. Ia menyebut sektor pengadaan barang dan jasa sebagai titik paling kritis yang terus dipantau ketat.

Baca juga: DPRD Batam Heran: Ratusan Motor Parkir di Depan Panasonic, Setorannya Cuma Rp188 Ribu Sehari?

"Pengadaan itu paling rentan. Sekarang kami ingatkan hati-hati. Saya ingatkan jangan sampai ada pejabat Batam yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar Agung di hadapan para kepala bidang dan pejabat teras Pemko Batam.

Meski memberi peringatan, Agung juga menyatakan optimisme terhadap masa depan Batam. Menurutnya, potensi jumlah penduduk dan kekuatan industri yang dimiliki sangat memungkinkan Batam bersaing dengan Singapura. Syaratnya, integritas dan tata kelola keuangan harus kuat dan bersih.

"Batam memiliki potensi luar biasa. Tinggal bagaimana kita bersama memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah agar selaras dengan potensi yang dimiliki," tambahnya.

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan bahwa kehadiran tim supervisi KPK justru menjadi suntikan energi positif bagi jajarannya. Ia berkomitmen terus meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

"Rapat koordinasi ini menjadi langkah bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kota Batam," tegas Amsakar.

Amsakar juga menyoroti posisi strategisnya sebagai pejabat ex-officio Wali Kota yang sekaligus menjabat Kepala BP Batam. Menurutnya, struktur ini menjadi peluang besar untuk menyinkronkan kebijakan pembangunan dan layanan investasi agar lebih efektif dan minim celah penyimpangan.

Dalam laporannya, Pemko Batam menunjukkan tren positif melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP). Pada tahun 2025, Batam meraih nilai 94,21. Namun Amsakar menegaskan angka tersebut bukan berarti upaya pencegahan berhenti.

Fokus penguatan Pemko Batam tahun 2026 meliputi:

• Transparansi penuh dalam pengadaan barang dan jasa
• Optimalisasi pengelolaan aset daerah
• Peningkatan layanan perizinan investasi dan publik
• Penguatan sistem pendapatan daerah untuk mencegah kebocoran

Baca juga: KPK Awasi Proyek Strategis Batam: Jangan Sampai Bangunan Ada, Tak Berfungsi

"Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab kolektif. Mulai dari pemerintah daerah, BP Batam, aparat penegak hukum, hingga masyarakat luas, semua harus bersinergi demi menjaga kepercayaan investor dan masyarakat," pungkasnya.

Dengan kolaborasi intensif antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan, Batam diharapkan mampu bertransformasi menjadi kawasan investasi yang maju secara ekonomi sekaligus bersih dari praktik korupsi.