Batam, Batamnews - Ada yang janggal di parkiran depan PT Panasonic Industrial Devices Batam. Ratusan bahkan ribuan motor berjejer setiap hari, tapi uang yang masuk ke kas daerah hanya Rp188 ribu. Anggota DPRD pun bertanya-tanya, kemana sisanya?

Cerita ini bermula dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPRD Batam bersama Dinas Perhubungan, Rabu, 1 April 2026. Awalnya rapat berjalan biasa. Tapi suasana langsung memanas saat anggota dewan mengupas data pendapatan parkir di kawasan industri itu.

Wakil Ketua Komisi III, Arlon Veristo, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan suara lantang, ia membeberkan perhitungan sederhana.

Baca juga: KPK Awasi Proyek Strategis Batam: Jangan Sampai Bangunan Ada, Tak Berfungsi

"Satu motor tarifnya Rp2.000. Kalau ada 300 motor saja, seharusnya dapat Rp600 ribu. Di lapangan, motornya sampai ribuan! Laporannya cuma Rp188 ribu? Ini benar-benar tidak masuk akal," ujar Arlon.

Ia menegaskan, angka itu terlalu kecil untuk ukuran kawasan industri yang padat karyawan.

Menghadapi tekanan dewan, Kepala Dinas Perhubungan Batam, Leo Putra, coba menenangkan. Ia memastikan lokasi parkir itu resmi terdaftar. Lalu, Kepala UPT Parkir Dishub, Jeskiel Alexander Banik, menambahkan bahwa angka Rp188 ribu itu hasil hitungan konsultan. Saat ini, hanya ada dua juru parkir di sana.

Namun penjelasan teknis itu tak mempan. Arlon malah balik menyerang. Menurutnya, parkir di bahu Jalan Laksamana Bintan itu hanya bikin macet parah setiap hari. "Jalannya sudah bagus dibangun pemerintah, tapi macet total. Sumbangan ke daerah cuma Rp188 ribu? Lebih baik parkir itu dihapus saja," tegasnya.

Usai rapat memanas, Komisi III langsung turun ke lapangan. Hasilnya? Jumlah motor yang parkir mulai berkurang. Padahal sebelumnya, motor-motor itu parkir hingga dua hingga tiga lapis di bahu jalan.

Baca juga: Pelajar Sekolah Dasar Bertaruh Nyawa di Batam Saat Menyeberang Jalan 

Ketua Komisi III, Suryanto, berjanji tidak akan tinggal diam. "Kami akan kawal terus. Jangan sampai ada kebocoran pendapatan daerah yang menguntungkan oknum, sementara masyarakat yang rugi karena macet," tutupnya.

Kini, publik Batam menanti langkah tegas Dishub dan transparansi penuh soal uang parkir di sana.