Batam, Batamnews – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengirimkan sinyal peringatan keras bagi siapa pun yang berani bermain-main dengan anggaran pembangunan. Tidak tanggung-tanggung, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia langsung turun ke lapangan untuk memastikan proyek strategis di Batam berjalan bersih tanpa praktik lancung.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, tim dari gedung merah putih ini melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik vital pada Senin (6/4/2026). Tim yang dikomandoi oleh Uding Juharudin, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK, menyisir progres proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) hingga aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Perjalanan dimulai dari Sekupang untuk mengecek rehabilitasi gedung shelter Dinas Sosial bagi warga rentan. Tim kemudian bergerak ke Tanjung Uncang guna memantau serah terima aset PSU Perumahan Central Park Residence. Di sini, KPK memberikan catatan tegas: proses administrasi aset tidak boleh ceroboh agar tidak menjadi bom waktu di masa depan.

Tak berhenti di situ, Laboratorium Kesehatan Masyarakat di Baloi Permai serta pembangunan sekolah baru (USB SMP) di Nongsa juga tak luput dari pemeriksaan ketat.

Sekda Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa kehadiran KPK bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk penguatan sistem agar Batam benar-benar bersih dari korupsi.

“Ini bukan hanya pengawasan, tetapi penguatan sistem. Kami ingin seluruh proses pembangunan di Batam berjalan sesuai aturan, transparan, dan bebas dari praktik korupsi sejak tahap perencanaan hingga serah terima,” ujarnya tegas.

Firmansyah juga mengingatkan para pelaksana proyek bahwa ada beban moral yang besar di balik setiap rupiah yang digunakan.

“Setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral kepada masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Pemko Batam tidak hanya mengejar target penyelesaian yang cepat. Bagi pemerintah daerah, integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam setiap proses pembangunan.

“Kami tidak hanya mengejar kecepatan pembangunan, tetapi juga memastikan prosesnya berjalan benar. Kecepatan tanpa integritas justru berisiko,” tambahnya.

Senada dengan itu, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK, Uding Juharudin, menyatakan bahwa pendampingan ini adalah langkah preventif untuk menutup celah korupsi sebelum terjadi.

“Kami hadir untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel. Pencegahan menjadi langkah utama agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Melalui kolaborasi intensif ini, Pemko Batam ingin membuktikan bahwa tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata yang dipantau langsung oleh lembaga antirasuah.