Batam, Batamnews – Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung meninjau sejumlah proyek strategis di Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Senin, 6 April 2026. 

Pengawasan ini dilakukan agar proyek beranggaran besar itu berjalan tuntas, optimal, dan bebas korupsi.

Kasatgas Koordinator Wilayah I KPK, Uding Juharudin, mengatakan peninjauan ini bentuk pengawasan intensif terhadap proyek yang mendukung visi-misi kepala daerah.

Baca juga: Pedagang Tiban Center Batam Menjerit Akibat Ulah Jukir Nakal

"Kami ingin memastikan proyek strategis ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, tuntas, dan berfungsi memberi pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai bangunannya ada, tapi tidak dibutuhkan atau tidak bisa berfungsi. Itu juga masalah," ujar Uding di lokasi peninjauan, Senin siang.

Menurut Uding, sektor pengadaan barang dan jasa masih sangat rawan korupsi di daerah. Ia mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai tiga hal: pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta perizinan.

"Korupsi di daerah biasanya tidak jauh dari tiga hal itu. Kami fokus mengawal pengadaan agar penyimpangan anggaran yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Batam," tegasnya.

Uding berharap kehadiran KPK memicu organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja transparan. Kesuksesan proyet tidak hanya tergantung pemerintah, tapi juga profesionalisme kontraktor, perencana, pelaksana, hingga pengawas lapangan.

KPK juga memberi catatan khusus soal biaya perawatan dan operasional gedung pasca pembangunan. Uding memuji salah satu fasilitas yang bersih, tapi mengingatkan agar konsisten.

"Hari ini kondisinya bagus, bahkan alas kaki dilepas. Jangan hanya di awal. Harus ada anggaran pemeliharaan dan petugas kebersihan agar fasilitas tetap layak," katanya.

Ia menambahkan, perangkat teknologi seperti laptop juga harus dirawat. "Jangan sampai rusak kecil didiamkan, lama-lama fungsinya menurun, dan pelayanan ke masyarakat berkurang."

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Maut di Turunan Bukit Bismillah: 3 Remaja Tewas Usai Motor Lepas Kendali

KPK juga mengajak masyarakat dan media melakukan kontrol sosial terhadap pembangunan di Batam.

"Peran media sangat penting untuk mengingatkan Pemda agar tidak melenceng dari aturan," pungkas Uding.

Pengawasan ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran daerah kembali ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik berkualitas dan berdaya guna tinggi.