Batam, Batamnews — Pemerintah Kota (Pemkot) Batam saat ini tengah merumuskan formula dan skema terbaik terkait kebijakan baru dari pemerintah pusat mengenai aturan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Pandjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya masih melakukan kajian untuk menyesuaikan aturan tersebut dengan kondisi daerah.

"Jumat ini kan memang masih libur karena tanggal merah, jadi kami akan mencari formulasinya bagaimana nanti aturan ini diterapkan," ujar Rudi, Jumat (3/4/2026).

Rudi menjelaskan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat tersebut tidak serta-merta langsung diimplementasikan secara baku di daerah tanpa penyesuaian.

Setiap pemerintah daerah perlu melakukan pengaturan skema terlebih dahulu agar kebijakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Belum, ini sedang diatur skema yang mana untuk diterapkan di Kota Batam," tambahnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menekankan bahwa penerapan WFH ini memerlukan penanganan khusus, terutama bagi ASN yang bertugas langsung di sektor pelayanan publik.

Untuk menyiasati hal tersebut, Pemkot Batam akan menerapkan skema kerja secara bergiliran agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa hambatan.

"Nanti akan diatur sedemikian rupa sesuai aturan. Misalnya, pelayanan publik akan diatur agar tidak mengganggu pelayanan," jelas Firmansyah.

Lebih lanjut, Firmansyah menegaskan bahwa prioritas utama Pemkot Batam dalam merespons kebijakan pusat ini adalah menjaga kualitas pelayanan publik.

Ia memastikan tidak akan ada penurunan kualitas atau gangguan layanan akibat penerapan WFH di lingkungan Pemkot Batam.

"Yang utama adalah jaminan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga, tersedia, dan tidak ada kendala. Setelah itu baru WFH bisa dijalankan," tegasnya.