Batam, Batamnews – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar forum dialog strategis bertajuk “Mendengar Lebih Dekat, Bergerak Bersama Menuju 2026” pada Kamis (2/4/2026). Bertempat di Lantai 3 Gedung BP Batam, acara ini menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan persepsi antara regulator dan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan ekonomi Batam untuk periode 2026-2027.

Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen penting, mulai dari jajaran pimpinan BP Batam, pelaku usaha, asosiasi industri, hingga tokoh masyarakat. Fokus utamanya adalah memetakan hambatan investasi serta mencari solusi atas tantangan ekonomi global yang kian kompleks.

Fokus Kebijakan: BBM, Logistik, dan Ketenagakerjaan
Dalam keterangannya, Amsakar Achmad menekankan bahwa masukan dari pelaku usaha akan menjadi fondasi utama dalam memformulasikan kebijakan strategis di masa depan.

Beberapa isu sensitif seperti rencana kenaikan harga BBM dan penguatan sektor logistik menjadi topik hangat dalam diskusi tersebut.

"Kita menyikapi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan persoalan ketenagakerjaan di daerah. Intinya, kita memperbincangkan kemungkinan kenaikan BBM, bagaimana menjadikan Batam sebagai pusat logistik, hingga penyiapan SDM untuk menekan angka pengangguran terbuka," ujar Amsakar.

Ia juga menambahkan bahwa para pelaku usaha mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil pemerintah, namun tetap memberikan catatan kritis terkait perizinan dan kondisi geopolitik global yang tidak menentu.

Senada dengan hal tersebut, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa BP Batam terus berkomitmen melakukan percepatan layanan meskipun masih terdapat kendala birokrasi di tingkat pusat.

Ariastuty mengungkapkan bahwa saat ini masih ada koordinasi yang intensif dengan 10 kementerian di pusat yang belum sepenuhnya rampung terkait integrasi perizinan.

Namun, untuk layanan di bawah kewenangan BP Batam, pihaknya telah melakukan pemangkasan waktu yang signifikan. RKPL diselesaikan dalam waktu 29 hari, dan AMDAL diselesaikan dalam waktu 14 hari.

"Kami sudah mulai mempercepat semua proses, namun karena ada koordinasi yang harus dilakukan dengan kementerian pusat, kami meminta waktu untuk menyelesaikannya. Kami juga sangat berhati-hati terkait dampak lingkungan, sehingga memerlukan ketelitian ekstra," jelas Ariastuty.

Menariknya, dalam sesi tanya jawab, Ariastuty menegaskan bahwa persoalan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) tidak menjadi agenda pembahasan dalam forum diskusi kali ini.

Fokus utama tetap pada sinkronisasi kebijakan investasi dan operasional pelaku usaha di lapangan.

Melalui forum dialog terbuka ini, BP Batam berharap arah kebijakan ekonomi ke depan dapat lebih akomodatif terhadap kebutuhan industri, sehingga visi Batam sebagai lokomotif ekonomi nasional di tahun 2026 dapat tercapai di tengah tantangan global.