Karimun, Batamnews - Pemerintah Indonesia menunjukkan taringnya dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menindak tegas penyelundupan ratusan ton beras ilegal di Karimun, Kepulauan Riau.

Dalam kunjungan kerja di Tanjung Balai Karimun, Senin, 19 Januari 2026, Amran meninjau langsung lebih dari 700 ton beras yang diamankan. Barang sitaan itu masuk tanpa dokumen karantina yang sah.

"Tindak tegas dan usut hingga ke akarnya. Pemasukan ilegal seperti ini akan mengganggu program swasembada kita," tegas Amran.

Baca juga: Nelayan Tanjung Piayu Batam Terancam, Reklamasi PT Ginoski Diduga Langgar Aturan dan Rusak 20 Hektar Lahan

Operasi pengamanan ini merupakan hasil sinergi Badan Karantina Pertanian (Barantan), Bea dan Cukai, TNI AL, Polairud, serta Pemerintah Daerah. Selain beras, komoditas lain seperti bawang merah, cabai kering, gula, dan bawang putih juga ikut disita.

Kepala Barantan, Sahat M. Panggabean, menegaskan bahwa penindakan ini lebih dari sekadar penegakan hukum. Ini adalah upaya melindungi petani dan ekosistem pertanian Indonesia dari ancaman hama penyakit asing.

"Setiap komoditas yang masuk harus dipastikan keamanan hayatinya. Ini untuk perlindungan petani dan pelaku usaha yang patuh," jelas Sahat.

Karena sifatnya mudah rusak, sebagian besar beras sitaan telah dilelang dan uangnya disetor ke kas negara. Sebagian lain tetap disimpan sebagai barang bukti untuk proses hukum.

Di tengah penegakan hukum ini, Mentan Amran juga menyampaikan kabar gembira. Ia mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target.

"Target awal empat tahun. Tapi berkat bantuan para Bupati dan Walikota, baru satu tahun kita sudah swasembada," ucap Amran.

Baca juga: Rakernas Apkasi 2026 di Batam, Desak Reorientasi Hubungan Pusat-Daerah dan Luncurkan `Buku 25 Praktik Terbaik`

Pencapaian swasembada ini dijadikan momentum untuk fokus pada agenda baru. Kementerian Pertanian kini akan mendorong hilirisasi komoditas strategis seperti kelapa, kakao, dan kacang mente. Mereka juga berkomitmen merehabilitasi lahan pertanian pascabencana.

Langkah tegas di Karimun dan klaim swasembada ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, sesuai dengan visi pemerintah.