Batam, Batamnews – Ratusan bupati dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026, Minggu (18/1/2026) malam.

Momentum strategis yang digelar di Aston Hotel Batam ini menjadi panggung krusial bagi daerah untuk menyuarakan keberatan atas dominasi kebijakan pusat yang dinilai kian menyempitkan ruang gerak otonomi daerah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menyampaikan kegelisahan kolektif mengenai tren sentralisasi terselubung yang terjadi dalam satu dekade terakhir. Bursah, yang juga menjabat sebagai Bupati Lahat, menekankan bahwa tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia akan goyah.

Ia mengingatkan kembali spirit Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dinilai memberikan marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan regulasi saat ini.

"Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam hal pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan," tegas Bursah.

Bursah juga memberikan kritik tajam terhadap instrumen fiskal pusat yang sering tidak sinkron dengan kebutuhan riil di pedesaan, termasuk kebijakan likuiditas perbankan yang minim dampak pada daya beli lokal.

"Keadilan fiskal bukan hanya soal angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pola sentralistik bertahan, visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana," tambahnya.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang hadir langsung dalam pembukaan tersebut, mengapresiasi kepercayaan Apkasi menjadikan Batam sebagai tuan rumah. Ia menegaskan bahwa Rakernas ini merupakan ruang konsolidasi gagasan untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi nasional.

"Kehadiran para bupati di Batam bukan sekadar seremonial. Tema 'Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera' yang diangkat tahun ini mencerminkan komitmen bersama agar pembangunan daerah sejalan dengan delapan misi utama pembangunan nasional," ujar Amsakar.

Amsakar juga berharap Rakernas ini membawa dampak ekonomi langsung bagi Batam, terutama pada sektor pariwisata, perhotelan, dan UMKM.

"Kami terus berupaya mengadopsi dan berbagi praktik terbaik agar inovasi tidak berhenti di satu daerah, tetapi dapat direplikasi untuk mendorong kemajuan daerah lain," jelasnya.

Rakernas XVII ini juga memperkuat kolaborasi dengan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa, hingga penanganan stunting dan promosi Minyak Makan Merah.

Di sisi lain, Bank Tabungan Negara (BTN) mempertegas komitmennya pada sektor UKM melalui peluncuran Digikab by Bale, sebuah platform transformasi digital kabupaten. Program ini bertujuan mengakselerasi pelayanan publik dan menciptakan peluang ekonomi baru di pelosok daerah melalui teknologi.

Sebagai kado perayaan seperempat abad organisasi, Apkasi meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten”. Buku ini merangkum berbagai terobosan inovatif dalam tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi.

Amsakar Achmad secara simbolis menerima buku ini dan menyebutnya sebagai referensi penting bagi inovasi pelayanan publik di Batam.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud, turut menambahkan perspektif mengenai transisi ekonomi. Ia mengingatkan daerah untuk mulai mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan menggali potensi PAD secara kreatif melalui ekonomi hijau dan biru.

"Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan biru. Provinsi berkomitmen menjadi akselerator, bukan penghambat birokrasi," ujar Gubernur Kalimantan Timur tersebut.

Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, selaku Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, mengajak para delegasi menjadikan pertemuan ini sebagai titik balik penguatan sinergi nasional.

Acara ditutup dengan aksi sosial pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam oleh jajaran pengurus Apkasi dan kepala daerah yang hadir. Hal ini menjadi pengingat bahwa tujuan akhir dari seluruh debat kebijakan dan politik fiskal adalah kesejahteraan rakyat kecil.