Batam, Batamnews – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XVII Tahun 2026 resmi dibuka di Aston Hotel Batam, Minggu (18/1/2026) malam.

Forum tertinggi para bupati se-Indonesia ini menjadi ruang strategis bagi daerah untuk menyuarakan kegelisahan sekaligus merumuskan arah kebijakan bersama, terutama terkait sistem Pilkada dan masa jabatan kepala daerah.

Ketua Umum APKASI yang juga Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, membuka Rakernas dengan nada reflektif. Ia menggambarkan hubungan pusat dan daerah saat ini tengah berada dalam situasi “turbulensi”, penuh guncangan dan tantangan. Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung ke tidak langsung.

Menurut Bursah, di parlemen memang muncul pandangan bahwa pemilihan langsung dianggap boros biaya dan kerap memicu praktik korupsi. Namun, APKASI menilai persoalan utamanya bukan pada sistem pemilihan, melainkan pada penegakan hukum yang belum berjalan tegas dan adil.

“Ada wacana menarik kembali sistem pemilihan ke pusat atau tidak langsung. Bagi kami, masalahnya bukan sistemnya, tapi penegakan hukum yang belum tegak dan sering kali justru jadi alat permainan,” tegas Bursah di hadapan peserta Rakernas.

Sebagai jalan tengah, APKASI mendorong adanya terobosan kebijakan, mulai dari standarisasi biaya kampanye hingga pembatasan alat peraga secara ketat. Selain itu, masa jabatan kepala daerah juga menjadi bahan kajian serius agar tercipta kesinambungan dan stabilitas pembangunan daerah yang selaras dengan visi nasional.

Tak hanya soal politik, Bursah juga menyoroti lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah. Ia menilai pemerintah kabupaten kerap hanya menjadi penonton dalam Musrenbangnas maupun penyusunan kebijakan strategis di Bappenas.

“Kita tidak ingin kebijakan dari pusat tidak terkontrol langsung ke bawah. Jaringan kabupaten harus lebih kuat dan solid agar posisi tawar kita di hadapan Presiden dan para menteri meningkat, sehingga delapan poin Asta Cita benar-benar mendarat di lapangan,” ujarnya.

Kritik tajam turut diarahkan pada kebijakan fiskal nasional. Bursah menyinggung alokasi dana sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank Himbara untuk investasi. Menurutnya, dana sebesar itu akan jauh lebih berdampak jika dikembalikan ke fiskal daerah untuk menggerakkan daya beli masyarakat yang saat ini tengah melemah.

Dalam pemaparannya, Bursah juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Vietnam. Ia menyoroti keberhasilan Vietnam yang sejak reformasi 1986 mampu menjelma menjadi raksasa ekspor kopi dan lobster, meski bibit komoditas tersebut banyak berasal dari Indonesia.

“Produksi kopi kita hanya sekitar 1 kilogram per pohon, sementara Vietnam sudah 4 kilogram. Ini ironi. Kita negeri kaya, tapi rakyat masih berkutat dengan kemiskinan. Kegagalan riset dan inovasi pangan harus diakhiri, dan bupati punya peran strategis untuk mengubah keadaan ini,” katanya.

Dukungan senada datang dari Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas’ud. Gubernur Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa kabupaten merupakan denyut jantung pelayanan publik di Indonesia.

“Kalau kabupaten kokoh dan kuat, Indonesia akan maju dan berdaulat. Kami mendukung penuh agar para bupati dilibatkan aktif dalam Musrenbang dan penyusunan program pembangunan nasional. Daerah harus diberi ruang untuk tumbuh di tengah turbulensi ekonomi saat ini,” ujar Rudy.

Rakernas APKASI XVII ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat posisi pemerintah kabupaten, sekaligus memastikan pembangunan nasional benar-benar berpijak pada kebutuhan nyata di daerah.