Bintan, Batamnews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Bintan. Hanya tersisa sedikit pekerjaan penyelesaian akhir di beberapa rumah.

"Secara umum, pembangunannya di Bintan sudah selesai. Kontrak pekerjaan berakhir di akhir Desember 2025," jelas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kepri, Said Nursyahdu, Rabu, 3 November 2025.

Menurut Said, pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan baru rumah serupa di wilayah lain—seperti Tanjungpinang, Batam, Karimun, dan Lingga—juga telah tuntas.

"Semua sudah selesai. Hanya di Kabupaten Lingga yang masih ada sedikit pekerjaan tersisa," tambahnya.

Baca juga: BI Beberkan Data Inflasi Batam, Transportasi Jadi Penyumbang Utama

Sebelumnya, pada Selasa, 2 Desember 2025 sore, Dinas Perkim telah menyerahkan kunci rumah kepada penerima bantuan di Bintan. Penyerahan simbolis dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, kepada seorang penerima di Kampung Simpangan, Toapaya.

"Kita berharap warga penerima merasa lebih nyaman. Semoga program ini bisa berlanjut untuk membantu warga lain yang membutuhkan," ujar Dewi, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung program ini.

Pada tahun 2025 ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Perkim merehabilitasi dan membangun total 40 unit rumah tidak layak huni di Bintan, yang tersebar di delapan desa dan dua kelurahan.

"Program ini menggunakan dana APBD Kepri 2025 dan merupakan bagian dari upaya mendukung program 3 Juta Rumah dari pemerintah pusat," terang Said Nursyahdu.

Program Rutilahu ini bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh rumah yang lebih layak. Selain di Bintan, program serupa juga dilaksanakan di Lingga, Karimun, Batam, dan Tanjungpinang sejak Oktober hingga pertengahan Desember 2025.

Baca juga: UPT Ditjen Hubla Kepri Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatra

Rumah yang dibangun memiliki ukuran 5x4 meter, dengan atap spandek, lantai semen acian, jendela aluminium, dan pintu kayu. Untuk penyesuaian lingkungan, dinding rumah di darat menggunakan batako, sementara di daerah pesisir menggunakan GRC.

Perlu dicatat bahwa bantuan ini bersifat stimulan. Pemerintah menyediakan struktur pokok rumah, sedangkan pembangunan kamar mandi atau dapur menjadi tanggung jawab penerima bantuan untuk diselesaikan secara mandiri.