Batam, Batamnews – Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengungkapkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan kepulauan (hinterland), termasuk kawasan Rempang-Galang dan pulau-pulau kecil lainnya.

Salah satu konsep yang menjadi fokus utama dalam pemerataan layanan gizi tersebut adalah penerapan skema "Dapur 3T" (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Hendri menjelaskan bahwa saat ini fasilitas dapur khusus untuk pelayanan MBG di wilayah kepulauan baru tersedia di Kecamatan Belakang Padang. Sementara untuk pulau lainnya, Disdik bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengerjakan infrastruktur dapur melalui konsep Dapur 3T sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat di wilayah terpisah geografis.

"Kalau hinterland sekarang ini dapurnya baru ada di Belakang Padang. Jadi untuk di pulau-pulau lainnya, itu nanti ada Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) atau dapur yang kita kenal dengan Dapur 3T," ujar Hendri Arulan.

Melalui skema tersebut, kata Hendri, pemerintah memastikan jumlah siswa yang sedikit di sebuah pulau bukan menjadi penghalang berdirinya dapur. Kendati hanya terdapat 20 siswa, pemerintah tetap wajib membangun dapur agar makanan tetap diolah di tempat dan terjamin kesegarannya.

"Dapur 3T ini, berapapun siswa di suatu pulau itu, apakah mungkin hanya 20 orang, itu wajib dibangun satu dapur di situ. Hanya untuk melayani 20 siswa yang di situ," tegasnya.

Penerapan Dapur 3T juga dimaksudkan agar layanan MBG tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi turut mencakup ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita yang berada pada wilayah pulau terpencil tersebut.

Di sisi pembangunan infrastruktur, Hendri menyebutkan bahwa seluruh dapur untuk wilayah hinterland saat ini dalam tahap pengerjaan. Ia optimistis seluruh fasilitas dapat beroperasi penuh pada awal tahun depan.

"Sekarang dalam proses pembangunan. Ya mudah-mudahan kita berharap nanti awal Januari (2026) sudah mulai beroperasi," pungkasnya.

Program ini berada di bawah kendali Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Dinas Pendidikan bersama masyarakat lokal berperan sebagai penerima manfaat dan pengawas agar distribusi gizi berjalan tepat sasaran hingga titik terluar.

Lebih lanjut, Hendri memaparkan capaian pembangunan dapur yang ditargetkan oleh BGN untuk Kota Batam. Dari total rencana 125 titik Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG), 97 dapur sudah selesai dibangun per awal Desember.

"Target BGN kan jumlahnya 125 titik SPPG atau dapur di Kota Batam. Sampai saat ini, informasi terakhir yang saya dapat sudah 97 dapur yang berdiri," ungkap Hendri Arulan.

Adapun sekitar 28 titik dapur lainnya masih dalam proses penyelesaian. Ia menyampaikan optimisme bahwa seluruh infrastruktur dapur akan beroperasi penuh di awal Januari 2026 sehingga penerima manfaat program MBG dapat mencapai target 100 persen.

"Mudah-mudahan nanti di awal Januari 2026 sudah operasional semua. Harapannya ketercapaian penerima MBG ini bisa terpenuhi 100 persen," tambahnya.

Dalam hal pendataan penerima program, Hendri menyebut cakupan siswa penerima saat ini sudah berada di angka 80 persen. Namun masih ada sekitar 20–25 persen yang memerlukan penyisiran lebih detail, terutama dari pendidikan tingkat PAUD serta pondok pesantren.

"Tinggal memang ada yang tercecer di tingkat PAUD yang jumlahnya sekitar 15, kemudian di Pondok Pesantren juga masih ada. Ini yang kita koordinasikan dengan BGN agar semuanya terpenuhi," jelasnya.

Di luar satuan pendidikan formal, program MBG juga menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita termasuk yang berada di fasilitas penitipan anak (daycare). Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat secara merata, terutama di wilayah kepulauan yang selama ini memiliki kesenjangan akses pangan.