Batam, Batamnews - Pimpinan DPRD Kota Batam menggelar rapat untuk mendengar langsung penolakan warga terhadap pembangunan Kantor Lurah Sukajadi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin siang, 3 November 2025. 

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak. Dari internal DPRD, hadir anggota Komisi I dan III. Sementara dari Pemerintah Kota Batam, hadir perwakilan dari BP Batam, BPKAD, Disperkimtan, Dinas CKTR, serta Camat Batam Kota dan Lurah Sukajadi sendiri.

Baca juga:  Pembangunan Kantor Lurah Sukajadi Ternyata Belum Kantongi PBG, Warga Minta Ditunda

Uniknya, rapat juga dihadiri oleh dua perusahaan, yaitu PT. Surya Anandita Perkasa dan PT. Studio Empat Belas, serta Ombudsman dan Yayasan Perlindungan Konsumen. Yang paling penting, suara warga diwakili oleh Ketua RW, RT, dan perwakilan langsung warga Kelurahan Sukajadi.

Dalam rapat itu, warga secara tegas menyatakan penolakan mereka. Alasan utamanya adalah proyek pembangunan kantor lurah ini dinilai tidak transparan. 

Warga merasa tidak pernah mendapat sosialisasi yang jelas. Mereka juga mempertanyakan logika membangun kantor pemerintahan di dalam perumahan eksklusif yang selama ini memiliki sistem keamanan dan akses yang ketat.

Kekhawatiran warga sangat nyata. Selama ini, lingkungan mereka terjaga karena hanya penghuni dan tamu yang telah melapor yang bisa masuk. Jika kantor lurah berdiri di sana, kawasan yang semula privat akan berubah menjadi fasilitas publik. 

Warga khawatir hal ini akan mengakibatkan kepadatan lalu lintas dan meningkatnya kebisingan, yang mengganggu ketenangan tempat tinggal mereka.

Baca juga: Warga Sukajadi Tolak Pembangunan Kantor Lurah di Kawasan Elit, Polemik Bergulir ke DPRD Batam

Menanggapi hal ini, Budi Mardiyanto menyatakan bahwa tujuan rapat ini adalah untuk mencari kejelasan dan solusi dari persoalan yang terjadi. Ia berharap pertemuan ini dapat menemukan titik terang.

Rapat berlangsung dinamis, dengan berbagai tanggapan dan klarifikasi dari semua pihak. Sebagai tindak lanjut, DPRD berjanji akan mempertimbangkan semua aspirasi warga dan rekomendasi teknis dari instansi terkait sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.