Karimun, Batamnews – Fraksi Gerindra Plus memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun periode 2025-2029. 

Catatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung Balai Rong Sri, DPRD Karimun, Senin, 5 Mei 2025.

Anggota Fraksi Gerindra, Dharmendra, menyoroti pentingnya prioritas alokasi anggaran yang mengacu pada Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Pengeluaran untuk program pelayanan dasar, Program pelaksanaan visi-misi Bupati/Wakil Bupati di luar urusan wajib, dan Program penunjang tugas OPD.

Baca juga: Toyota Fortuner Tabrak Pembatas Jalan di Coastal Area Karimun, 3 Penumpang Selamat

Fraksi Gerindra Plus menilai, dalam Ranwal RPJMD (halaman II-104), alokasi anggaran untuk visi-misi Bupati hanya 24,9%, sedangkan belanja penunjang OPD mencapai 14,9%. 

"Ini menunjukkan janji Bupati/Wakil Bupati hanya menjadi prioritas kedua setelah pelayanan dasar," ujar Dharmendra.  

Fraksi Gerindra Plus mempertanyakan tidak adanya penjabaran rinci terkait pemenuhan janji kampanye, seperti Kartu Satu (hanya disebut sekali di halaman 211), Insentif lansia, Program Karimun Pintar, Pra-Kerja Karimun, Insentif RT/RW, Sembako murah, Subsidi BBM nelayan & angkutan umum, Bantuan modal UMKM, serta Subsidi pupuk petani.  

"Ranwal RPJMD terkesan formalitas karena tidak ada penjelasan program dan alokasi stagnan selama 2025-2029," tegas Dharmendra.  

Fraksi Gerindra Plus juga menyoroti utang daerah yang melonjak signifikan di tahun 2022**: Rp 47 miliar, 2023: Rp 121 miliar (naik 158%), 2024: Rp 173 miliar (naik 63%).

Baca juga:  Pemkab Karimun Siap Terapkan Perda PSU Secara Bertahap dan Terstruktur

"Jika tidak dikelola dengan baik, Karimun bisa menuju kebangkrutan," ungkap Dharmendra. Ia juga mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan dengan pertumbuhan hanya 0,01%.  

Fraksi Gerindra Plus mendesak pemerintah daerah untuk memperbaiki dokumen RPJMD, memprioritaskan penyelesaian utang, dan memastikan alokasi anggaran sesuai janji politik.