Tanjungpinang, Batamnews – Pemerintah Kota Tanjungpinang menganggarkan pembelian mobil dinas baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan total anggaran mencapai Rp1,5 miliar. 

Anggaran tersebut tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Kementerian/Lembaga. 

Untuk Wali Kota Tanjungpinang, anggaran yang disiapkan sebesar Rp800 juta dengan nama paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. Belanja Mobil. Mobil Dinas Jabatan KDH di Sekretariat Daerah. 

Baca juga: Pedagang Jajanan Keliling di Tanjungpinang Timur Ditangkap Diduga Melecehkan Siswa SD

Mobil dinas tersebut memiliki spesifikasi mesin 2800 cc. Sementara itu, untuk Wakil Wali Kota Tanjungpinang, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp715 juta dengan paket Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. 

Belanja Mobil. Mobil Dinas Jabatan KDH/WKDH di Luar Daerah (D.K.I. Jakarta) dengan spesifikasi mesin 2000 cc. Anggaran ini berbeda dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, pada Desember 2024 lalu. 

Kemudian Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan. BELANJA MOBIL.MOBIL DINAS JABATAN WKDH atau Wali Kota Tanjunpinang dengan spesifikasi 2000 cc, senilai Rp715.000.000.

Saat itu, Zulhidayat menyatakan bahwa anggaran mobil dinas untuk kepala daerah tidak mencapai Rp1 miliar. 

“Tidak sampai Rp1 miliar, sekitar Rp700 juta. Untuk wakilnya juga sekitar begitu,” ujar Zulhidayat pada Kamis, 5 Desember 2024.

Zulhidayat menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas merupakan hak Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan aturan yang berlaku. 

Namun, penggunaan mobil dinas tersebut bergantung pada keputusan kepala daerah terpilih. “Nanti tergantung kepala daerah, mau atau tidak menggunakannya,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa penganggaran mobil dinas dilakukan sesuai dengan peraturan presiden yang mengatur spesifikasi kendaraan, termasuk kapasitas mesin (cc) yang boleh digunakan.

Baca juga: Mengaku Sebagai Korban, Ady Indra Pawennari Bantah Lakukan Penipuan Senilai Miliaran Rupiah

Meskipun demikian, anggaran yang disiapkan untuk mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang ternyata melebihi perkiraan awal yang disampaikan oleh Zulhidayat.

Pembahasan mengenai anggaran mobil dinas ini pun menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai pengadaan mobil dinas dengan anggaran besar perlu dikaji ulang mengingat kondisi keuangan daerah dan prioritas pembangunan lainnya. 

Sementara itu, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.