Batam, Batamnews – Puluhan warga Rempang, Batam, mendatangi kantor Walikota Batam pada Kamis, 27 Februari 2025 untuk menyuarakan penolakan terhadap proyek PSN Rempang Eco City dan kegiatan reklamasi yang dilakukan pemerintah. 

Mereka juga meminta dukungan dari Walikota dan Wakil Walikota Batam yang baru, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang kini juga menjabat sebagai pimpinan BP Batam. Selain itu, warga meminta Presiden Prabowo Subianto melihat langsung kondisi mereka.  

Di depan gerbang kantor walikota, warga membentangkan spanduk bertuliskan "Biar Puteh Tulang Jangan Putih Mate". Beberapa atribut lain juga menampilkan tulisan seperti "Rempang Menolak Tumbang" dan "Kami Menolak Digeser".

Baca juga:  Polda Kepri dan Aliansi BEM Gelar Bakti Sosial Menyambut Ramadhan 2025

Salah seorang warga yang hadir menyampaikan harapannya, "Bapak seorang walikota. Kami percaya bapak akan berpihak kepada kami, Pak."

Nenek Awe, warga Rempang berusia 67 tahun yang sempat menjadi tersangka dalam kasus bentrokan antara warga dan PT MEG beberapa waktu lalu, turut hadir dalam aksi tersebut. 

Meski kasusnya telah berakhir damai, ia menyayangkan sikap aparat yang tidak menuntaskan penyelidikan terhadap pelaku penyerangan terhadap warga Rempang saat bentrokan terjadi.  

"Harapan kami, walikota baru berpihak kepada kami, masyarakat yang tertindas. Hingga saat ini, kami tidak mendapat keadilan. Kami dituduh bersalah, dijadikan tersangka, padahal kami bukan penjahat. Kami hanya meminta hak kami," ujarnya.  

Warga lainnya, Aris, menyoroti masalah kantor kecamatan Galang yang kini diduduki PT MEG. "Kini kantor camat pindah ke Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang," katanya. 

Ia meminta Walikota Batam menyoroti perpindahan kantor pemerintahan ini dan mengembalikan kantor serta fasilitas pemerintah di Galang, khususnya Rempang, seperti semula.  

Aris juga mengingatkan bahwa dalam Pilkada kemarin, 84% warga Rempang memilih Amsakar dan Li Claudia. "Kami mohon kepada walikota yang baru, yang juga kami pilih," ujarnya.  

Wadi, warga Rempang lainnya, menyatakan bahwa kedamaian hanya akan terwujud jika status PSN (Proyek Strategis Nasional) dicabut. Ia juga menyayangkan pernyataan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman, saat berkunjung ke Rempang pada 26 Februari 2025. 

Baca juga: Efisiensi Anggaran Disperindag Kota Batam 2025 Disorot, Harga Beli Kursi 90 Juta

Saat itu, Menteri Iftitah menyebut upaya perpindahan warga sebagai bentuk transmigrasi lokal. Pernyataan ini disampaikan saat warga Rempang yang menolak relokasi menghadang rombongan menteri.  

"Menteri hanya ingin menemui dan mendengarkan masyarakat di Tanjung Banon (pemukiman warga yang telah direlokasi). Keluhan kami tidak didengarkan," kata Wadi.  

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto melihat langsung kondisi warga Rempang saat ini. Wadi juga menuntut janji Presiden Prabowo yang siap mati untuk rakyat. "Kalau memang begitu, kami pun siap mati untuk bapak," ujarnya mengakhiri wawancara.  

Aksi ini menjadi bukti bahwa penolakan warga Rempang terhadap proyek PSN dan reklamasi masih terus bergulir, dengan harapan pemerintah dapat mendengarkan dan memenuhi aspirasi mereka.